Rabu 29 Jun 2022 13:27 WIB

Holywings Ditutup, Apa Solusi Bagi Pegawai yang Disebut Hotman Mayoritas Muslim?

Pemprov DKI Jakarta berjanji mencarikan solusi bagi sekitar 3.000 karyawan Holywings.

Red: Andri Saubani

Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Petugas Satpol PP Kota Bandung melakukan pemeriksaan barang-barang di gerai Holywings yang ditutup sementara di kawasan 23 Paskal Hyper Square, Kota Bandung, Selasa (28/6/2022). Pihak manajemen Holywings menutup sementara dua gerai di Kota Bandung sampai batas waktu tidak ditentukan usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut guna menjaga kondusifitas dampak dari kontroversi promo minuman beralkohol yang dianggap berbau SARA di Jakarta. Foto: Republika/Abdan Syakura

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mashir Ramadhan, Ali Mansur, Dea Alvi Soraya, Eva Rianti, Antara

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berjanji akan mencarikan solusi soal nasib sekitar 3.000 karyawan atau pegawai Holywings yang kini tidak bisa bekerja setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup serentak tempat usaha tersebut. Total ada 12 outlet Holywings di Jakarta yang izin usahanya telah dicabut.

Baca Juga

"Masalah ini menjadi perhatian kami bersama, ke depan kami carikan solusinya," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Namun, Politikus Gerindra itu tidak memberikan detail solusi yang sedang ia tempuh terkait nasib ribuan karyawan Holywings. Riza juga tidak memberikan jawaban soal opsi memberikan modal usaha kepada karyawan Holywings tersebut.

Namun, ia menyebut Pemprov DKI memiliki program pengentasan kemiskinan dan pengangguran."Program pengentasan kemiskinan, mengatasi masalah pengangguran, kami punya program-programnya yang setiap tahun kami memang upayakan bersama," katanya.

Sebelumnya, pada Selasa (28/6/2022) Satpol PP DKI Jakarta menutup 12 gerai Holywings serentak di Jakarta dengan dasar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penutupan itu atas permintaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI atas rekomendasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI dan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM DKI.

Dari hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan pemantauan lapangan, petugas gabungan DKI Jakarta menemukan Holywings belum mengantongi sertifikat standar jenis usaha bar yang telah terverifikasi. Selain itu, petugas menemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki karena menampilkan kegiatan hiburan seperti konser musik, penampilan disc jockey baik dalam dan luar negeri yang diiringi disko.

Tak hanya soal itu, Holywings hanya mengantongi Surat Keterangan Pengecer (SKP) minuman beralkohol. Apabila hanya mengantongi SKP, maka penjualannya hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak untuk diminum di tempat.

Sedangkan, Holywings menyediakan minum di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) golongan B dan C.Tim menemukan tujuh gerai memiliki SKP, dan ada lima gerai lainnya tidak memiliki surat tersebut.

Politisi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, mengkritik Pemprov DKI Jakarta karena lalai dalam pengawasan dini operasional Holywings yang berbuntut panjang. Akibatnya, kata dia, kini dampak luar biasa dirasakan setiap karyawan.

“Jangan anggap sepele, penutupan ini berdampak panjang ke karyawan, keluarga dan perlu ada evaluasi,” kata dia.