REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menuduh Rusia sebagai "negara teroris" di Dewan Keamanan PBB pada Selasa (28/6/2022) waktu setempat. Zelenskyy juga mendesak tindakan nyata dunia terhadap invasi Rusia.
Pidatonya mendorong Rusia menuduh bahwa Zelenskyy menggunakan pidato Dewan Keamanan sebagai "kampanye jarak jauh" untuk mengumpulkan lebih banyak senjata Barat. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan kepada dewan bahwa penampilan Zelenskyy melalui video telah merusak otoritas badan yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
"Dewan Keamanan PBB tidak boleh diubah menjadi platform untuk kampanye PR (hubungan masyarakat) jarak jauh Presiden Zelenskyy untuk mendapatkan lebih banyak senjata dari peserta KTT NATO," kata Polyanskiy.
Sementata itu, Zelenskyy mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan Moskow dari PBB. Ia juga meminta PBB membuat pengadilan untuk menyelidiki tindakan militer Rusia di Ukraina.
Namun, Rusia adalah dewan hak veto dan dapat melindungi diri dari tindakan semacam itu. "Rusia tidak memiliki hak untuk mengambil bagian dalam diskusi dan pemungutan suara sehubungan dengan perang di Ukraina, yang tidak beralasan dan hanya merupakan penjajah Rusia," kata Zelenskyy kepada dewan. "Saya mendesak Anda untuk mencabut delegasi negara teroris dari kekuasaannya," imbuhnya.
Moskow menyebut invasinya sebagai operasi militer khusus untuk membersihkan Ukraina dari kaum fasis. Namun pemerintah Kiev dan sekutu Barat menilai klaim Rusia dalih tak berdasar untuk perang yang tidak beralasan.
Semua 15 anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia, mengheningkan cipta sejenak setelah Zelenskyy meminta mereka untuk memperingati semua warga Ukraina yang tewas dalam perang. Dewan Keamanan PBB menggelar sidang setelah Ukraina mengatakan, bahwa serangan rudal Rusia dengan sengaja menargetkan sebuah pusat perbelanjaan pada Senin, menewaskan sedikitnya 18 orang.
Rusia membantah menghantam mal dengan rudal. Pihaknya mengatakan telah menyerang depot terdekat senjata AS dan Eropa yang memicu ledakan yang menyebabkan kebakaran di mal. "Kami kehabisan kata-kata untuk menggambarkan ketidakberdayaan, kesia-siaan dan kekejaman perang ini," kata kepala urusan politik PBB Rosemary DiCarlo kepada dewan sambil mendesak semua pihak untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika