Tuesday, 12 Jumadil Awwal 1444 / 06 December 2022

Tuesday, 12 Jumadil Awwal 1444 / 06 December 2022

12 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Tiga Provinsi Baru Papua Disetujui DPR-Pemerintah, UU Pemilu Direvisi atau Perppu

Rabu 29 Jun 2022 11:31 WIB

Red: Andri Saubani

RUU Daerah Otonomi Baru Papua

RUU Daerah Otonomi Baru Papua

Foto: republika/mardiah
Penambahan DOB di Papua berimplikasi pada jumlah dapil dan alokasi kursi legislatif.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika, Nawir Arsyad Akbar

Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua dinilai akan memiliki konsekuensi terhadap Pemilu 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari pun mengatakan, idealnya revisi UU Pemilu dilakukan paling lambat akhir 2022, karena pada Februari 2023, KPU harus menetapkan daerah pemilihan (dapil).

Baca Juga

"Akhir tahun ini, akhir tahun 2022. Mengapa? Karena Februari itu sudah ada kegiatan KPU menetapkan daerah pemilihan, sehingga dengan begitu ketentuan daerah pemilihan harus sudah siap," ujar Hasyim dalam konferensi pers daring, Rabu (29/6/2022).

Dia menjelaskan, ketika ada pemekaran, maka terjadi penambahan daerah pemilihan (dapil) termasuk perubahan dapil pada provinsi induk. Karena itu, adanya DOB mengubah alokasi kursi DPR.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang. Sedangkan untuk setiap provinsi disebutkan minimal memiliki wakilnya di DPR sebanyak tiga kursi. 

Pembentukan DPRD provinsi juga harus ditegaskan akan dilakukan pada Pemilu 2024 atau tidak, karena berimplikasi pada penataan dapil. Selain itu, perwakilan DPD juga akan bertambah dari yang semula hanya satu provinsi.

Apabila ketiga provinsi baru di Papua itu akan diikutsertakan dalam Pemilu 2024, maka hal tersebut perlu ditegaskan dalam UU Pemilu. Ditambah pula dengan pemilihan gubernur di ketiga provinsi baru, apakah akan dilakukan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak nasional 2024 atau tidak, yang tentu juga harus diiringi dengan revisi UU Pilkada.

"Pertanyaannya adalah kira-kira untuk pengisian itu mengikuti dalam pemilu besok atau nanti setelah Pemilu 2024," kata Hasyim.

Komisi II DPR pada Selasa (28/6/2022) melakukan pengambilan keputusan tingkat I terhadap rancangan undang-undang (RUU) tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan. Sembilan fraksi, DPD, dan pemerintah sepakat dalam rapat pengambilan keputusan tersebut.

"Saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita setuju dengan tiga rancangan undang-undang ini? Sekali lagi apakah kita setuju terhadap tiga rancangan undang-undang ini?" tanya Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung dijawab setuju oleh anggota Komisi II, pemerintah, dan DPD, Selasa.

Setelah pengambilan keputusan tingkat I tersebut, pemerintah akan membawa keputusan tersebut ke rapat paripurna DPR pada Kamis (30/6/2022). Forum tersebut dilakukan untuk mengambil keputusan tingkat II, agar ketiga RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.

 

 

In Picture: Polda Banten Gelar Simulasi Pengamanan Demonstrasi Anarkis Pascapemilu

photo
Sejumlah pengunjuk rasa berupaya menyerang kendaraan taktis polisi saat simulasi Pengamanan Demonstrasi Anarkis Pasca Pemilu di halaman Mapolda Banten, di Serang, Selasa (28/6/2022). Simulasi yang melibatkan 450 personel pengamanan pemilu itu bertujuan melatih kesigapan personel dalam mengatasi unjuk rasa anarkis. - (ANTARA/Asep Fathulrahman)
 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile