Kamis 30 Jun 2022 00:02 WIB

Muzani: Misi Perdamaian Presiden Jokowi Sejalan dengan Amanat UUD 1945

Gerindra apresiasi misi perdamaian Jokowi hentikan perang Ukraina-Rusia

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungi  Ukraina dan Rusia dalam rangka perdamaian dunia. Agenda ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia bertanggung jawab untuk turut serta dalam upaya menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. 

"Kami sangat mengapresiasi tindakan Presiden Jokowi dalam melakukan misi perdamaian ke Ukrainan dan Rusia guna mencegah perang yang berkelanjutan. Langkah ini untuk mendorong perdamian dunia sesuai amanat UUD 1945. Langkah presiden ini strategis untuk menghindari ancaman krisis pangan dan energi akibat perang tersebut," kata Muzani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/6/2022). 

Baca Juga

Muzani menerangkan perang antarkedua negara tersebut telah memicu krisis pangan dan energi yang menimbulkan peningkatan harga-harga komoditas dunia. Indonesia sebagai Presidensi G20 dinilai berperan penting untuk menggunakan pengaruhnya guna meredam perang Ukraina-Rusia. 

"Sebagai presidensi G20, keputusan Presiden Jokowi melaksanakan misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia merupakan langkah penting dan strategis untuk meredam perang yang berkepanjangan. Karena itu menjadi harapan bagi masyarakat dunia untuk kembali meringankan krisis pangan dan energi yang saat ini menjadi ancaman dan tantangan nyata bagi negara-negara dunia," ujar Muzani. 

Ia menambahkan, krisis pangan dan energi ini telah menghambat distribusi bagi aktivitas ekonomi, industri, serta transportasi dunia. Hal tersebut menyebabkan berbagai komoditas mengalami kelangkaan dan kenaikan harga yang sangat signifikan. 

"Masalah ini harus segera di atasi oleh negara-negara yang memiliki pengaruh kuat seperti Indonesia dan negara yang tergabung dalam G7 maupum G20," ucapnya.

Wakil ketua MPR itu berharap agar negara-negara G7 dan G20 ikut serta dalam upaya membuka kembali keran kerjasama ekonomi dengan Ukraina dan Rusia. Ukrania juga merupakan negara pemasok gandum nomor satu dunia. Sementara Rusia adalah negara dengan industri pupuk terbesar yang selama ini produknya sangat diharapkan negara-negara dunia. 

"Ancaman krisis pangan ekstrim semakin nyata apabila negara-negara yang tergabung dalam G7 dan G20 tidak membuka keran kerjasama ekonomi dengan Rusia dan Ukraina. Itu sebabnya seruan Presiden Jokowi untuk tidak membaned atau embargo produk-produk unggulan Ukraina dan Rusia harus diikuti oleh negara-negara lainnya," katanya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement