REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan program bersih-bersih BUMN bukan hanya bermaksud menangkap dan menjebloskan orang. Namun lebih pada memperbaiki sistem yang ada di perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN.
"Program ini bukan hanya program penangkapan tapi bagaimana bisa menyelamatkan, merestrukturisasi, dan melahirkan solusi yang baik bagi kita semua,” ujar Erick dalam keterangan persnya di Kejagung, beberapa waktu lalu.
Justru, kata Erick, program tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir kasus korupsi. Karena baginya, keberlangsungan BUMN adalah yang terpenting.
“Kalau bicara korupsi, setiap tahun memang terjadi. Tapi yang terpenting bagaimana kita meminimalisasi kasus korupsi itu dengan sistem yang diperbaiki sehingga bisa berjalan kontiniu secara jangka panjang,” tambahnya.
Program bersih-bersih BUMN menurut Erick, hingga saat ini terbukti dapat mendorong perbaikan di beberapa perusahaan BUMN. Kasus Jiwasraya yang sejak 2006 tidak pernah diselesaikan, tapi kata Erick, kini sudah menunjukkan perbaikan yang hampir menyeluruh.
“Alhamdulillah ketika kita mendorong perbaikan di Jiwasraya sejak 2006, tidak pernah diselesaikan. Tapi dengan dorongan Presiden dan bantuan Kejaksaan, perbaikan Jiwasraya Sudan hampir menyeluruh,” ungkap Erick.
Pun dengan Asabri. Terbaru, kata Erick, adalah Garuda yang mana proses hukumnya berjalan, namun perbaikannya juga terjadi.
"Kemarin, bagaimana ada confidence voting, yang targetnya hanya 61 persen, tapi karena ini sangat transparan, dan profesional, vottingnya malah sampai di atas 61 persen, yakni mencapai 97 persen. Ini suatu prestasi luar biasa,” ucap Erick.
Erick menyampaikan PKPU telah memutuskan program restrukturisasi bisa dijalankan dengan proses yang direncanakan sejak awal. Erick menyebut PKPU memutuskan program restrukturisasi bisa dijalankan dengan proses yang sudah dicanangkan sebelumnya.
“Bahwa Garuda ini flag carrier tapi jangan terjadi lagi, pengadaan pesawat tanpa proses bisnis yang baik,” ucap Erick.
Terakhir, Erick Thohir berpesan proses bisnis yang baik harus dijadikan landasan di perusahaan BUMN. Ini dilakukan agar BUMN menjadi lebih sehat.
“Proses bisnis yang baik harus dijadikan landasan di perusahaan BUMN, BUMN harus sehat. BUMN harus hadir dalam menginterpensi ketidakseimbangan ekonomi. Seperti Pak Jaksa Agung sampaikan soal pangan termasuk energi,” kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika