REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengapresiasi rencana pembangunan Provinsi se-Sumatera yang sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Gubernur Se-Sumatera Tahun 2022, Kamis (30/6/2022).

Diketahui, tema pembangunan tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Tema tersebut ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan tahun sebelumnya, hasil forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, serta isu strategis dan dinamika pandemi Covid-19. Selain itu, tema tersebut merupakan wujud konsistensi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.

Selain itu, Wempi mengatakan, dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2023, seluruh provinsi di wilayah Sumatera telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunanan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 dengan baik dan lancar.

"Berdasarkan hasil pencermatan dari Kemendagri, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur 10 (sepuluh) Provinsi yang telah menetapkan tema pembangunan tahun 2023 yang sinkron dengan tema pembangunan RKP Tahun 2023," puji Wempi.

Kemendagri juga telah mencermati prioritas pembangunan seluruh wilayah Sumatera yang telah disampaikan pada saat Fasilitasi Ranpergub RKPD. Prioritas itu di antaranya, pertama, pembangunan infrastruktur kewilayahan dalam rangka peningkatan konektivitas. Kedua, pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, optimalisasi potensi daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perairan.

Kemudian prioritas keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pelayan publik yang prima. Kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keenam, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.

"Saya berharap pada pelaksanaan pembangunan tahun 2023 benar-benar difokuskan dalam mencapai berbagai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, serta tetap mengindahkan berbagai kaidah kebijakan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023," ujar Wempi.

Merefleksi pembangunan yang telah berjalan selama periode RPJMN 2020-2024, pada tahun 2020 lalu, tema pembangunan lebih mengarah kepada peningkatan sumber daya manusia. Sedangkan pada 2021, tema pembangunan lebih mengarah kepada pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Selanjutnya, pada 2022 yang saat ini tengah berjalan, tema pembangunan lebih mengarah kepada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Ikuti Whatsapp Channel Republika