REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG -- Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte pada Rabu (29/6/2022) mengutuk aksi protes oleh petani yang diwarnai kekerasan di luar kediaman menteri. Aksi protes tersebut bertujuan untuk menentang rencana pemerintah dalam mengendalikan polusi.
Pada Selasa (28/6/2022) malam, sekelompok kecil petani terlibat bentrok dengan polisi yang bertugas di luar kediaman menteri yang mengawasi reformasi Belanda untuk mengekang polusi, Christianne van der Wal. Para pengunjuk rasa menyebarkan kotoran di jalan terdekat. Dalam aksi protes lainnya, petani menyerang mobil polisi. Beberapa penangkapan dilakukan oleh polisi menyusul kerusuhan tersebut.
Kekerasan itu mengakhiri protes pada hari kedua berturut-turut yang mencakup pembakaran jerami di dekat jalan, dan memblokir jalan raya di seluruh negeri dengan traktor. Aksi protes dilanjutkan pada Rabu (29/6/2022) dengan puluhan traktor memblokir jalan raya dekat perbatasan Jerman.
Sektor pertanian Belanda memprotes proposal, yang disetujui oleh anggota parlemen pada Selasa, untuk mengurangi emisi polutan seperti nitrogen oksida dan amonia hingga 50 persen pada 2030. Pemerintah provinsi diberikan waktu satu tahun untuk menyusun langkah dalam mengurangi emisi polutan, termasuk membeli beberapa peternakan dengan ternak yang menghasilkan sejumlah besar amonia. Petani berargumen bahwa mereka menjadi sasaran yang tidak adil dan pemerintah tidak peduli dengan masa depan mereka.
“Anda bisa berdemonstrasi, tetapi dengan cara yang beradab. Jadi jangan menghalangi jalan raya, jangan menyalakan kembang api di luar rumah menteri, menyebarkan pupuk kandang, menakut-nakuti anak-anak, dan membahayakan keluarga," ujar Rutte.
Kepala polisi nasional Belanda mengatakan, petugas telah mendenda puluhan petani dalam beberapa hari terakhir. Polisi juga mencegah blokade jalan.
“Hak untuk berdemonstrasi adalah aset besar, tetapi ada batasannya. Jika ada gangguan ketertiban umum atau terjadi tindak pidana, kami akan mengambil tindakan," kata komandan polisi Willem Woelders.
Polisi menangkap 10 pengunjuk rasa di Belanda timur dan menuduh mereka melakukan pelanggaran, mulai dari kekerasan publik hingga percobaan pembunuhan. Menurut kelompok lobi pertanian nasional, LTO, terdapat hampir 54 ribu bisnis pertanian di Belanda dengan total ekspor senilai 94,5 miliar euro pada 2019.
Protes di kediaman Van der Wal terjadi pada malam pengumuman oleh pemerintah bahwa mereka berencana untuk mengkriminalisasi praktik, yang dikenal sebagai doxing. Termasuk mempublikasikan detail informasi pribadi seperti alamat rumah sebagai sarana intimidasi. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari paket tindakan yang lebih luas yang diumumkan oleh Kementerian Kehakiman dan Keamanan yang dimaksudkan untuk melindungi kebebasan pers.
Ikuti Whatsapp Channel Republika