Kamis 30 Jun 2022 22:08 WIB

Dirjen EBTKE: Co-firing Jadi Tumpuan Utama Transisi Energi bagi Negara Agraris

Dirjen EBTKE menyebut penggunaan Co-firing amat bergantung SDM Pengelola

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Pemerintah Indonesia sudah menyepakati target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Salah satu langkahnya adalah dengan menurunkan penggunaan pembangkit berbasis fosil. Untuk itu, PT PLN (Persero) mencoba langkah akselerasi penurunan emisi karbon dengan cara memasifkan teknologi co-firing di PLTU.
Foto: dok. Istimewa
Pemerintah Indonesia sudah menyepakati target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Salah satu langkahnya adalah dengan menurunkan penggunaan pembangkit berbasis fosil. Untuk itu, PT PLN (Persero) mencoba langkah akselerasi penurunan emisi karbon dengan cara memasifkan teknologi co-firing di PLTU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia sudah menyepakati target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Salah satu langkahnya adalah dengan menurunkan penggunaan pembangkit berbasis fosil.

Untuk itu, PT PLN (Persero) mencoba langkah akselerasi penurunan emisi karbon dengan cara memasifkan teknologi co-firing di PLTU.

Menteri ESDM Arifin Tasrif yg diwakili oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan penggunaan biomassa dalam PLTU merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurangi emisi karbon.

Dadan mencontohkan jika pengembangan EBT lain sangat bergantung pada kondisi alam. Namun dengan biomassa ini sangat bergantung pada SDM pengelola. Sehingga dari sisi ketahanan dan jaminan pasokan sumber energi bisa lebih terjamin.

"Saya yakin teknologi co-firing ini bisa menjadi tumpuan utama. Apalagi, Indonesia sebagai negara agraris yang secara kemampuan maupun ketersediaan lahan sangat bisa dikembangkan," ujar Dadan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan roadmap penurunan emisi di sektor pembangkit listrik terus dilakukan PLN. Apalagi dengan teknologi Co-firing yang juga berbasis ekonomi kerakyatan. 

Di mana, masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan sampah/limbah menjadi biomassa ataupun terlibat aktif dalam mengelola hutan energi sebagai bahan baku biomassa.

"Kalau batu bara kan kita bicara bisnis secara korporasi. Tapi kalau kita bicara biomassa maka ini bicara ekonomi kerakyatan," tegas Darmawan.

Ia mencontohkan misalnya, ada banyak lahan tandus di Indonesia yang apabila ditanami palawija saja tidak mendukung ekonomi masyarakat. Maka, PLN melihat peluang lahan tandus ini bisa ditanam tanaman seperti kaliandra ataupun jenis tanaman energi lainnya yang diolah menjadi biomassa.

"Di Pulau Jawa ada 800 ribu hektar tanah kering. Ini masih bisa dimanfaatkan untuk energi biomassa. Ini bisa menjadi titik ekonomi baru dan membangun kekuatan rakyat dalam meningkatkan produksi energi. Kita menciptakan lapangan kerja dan kita juga jaga lingkungan," kata Darmawan.

Diketahui, PLN bakal menerapkan teknologi co-firing pada 52 PLTU yang total kapasitasnya 18 gigawatt (GW), di mana kebutuhan pasokan bahan bakar biomassa yang akan mensubtitusi sebagian batubara pada tahun 2025 sebesar 10,2 juta ton per tahun. Melalui program ini PLN bisa menurunkan emisi karbon sampai 11 juta ton CO2.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement