REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mulai mencairkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS). Adapun proses pembayarannya akan dilakukan PT Taspen (Persero) mulai hari ini.

Pencairan gaji ke-13 PNS dituangkan melalui Pengumuman Nomor:PUM-1/DIR.3/062022 tentang Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.

Serta, Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor S-184/PB.7/2022 pada 19 Juni 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Ketiga Belas Pensiunan, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan Tahun 2022. Adapun aparatur negara yang dimaksudkan terdiri dari PNS dan calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus pembayaran gaji ke-13 bagi ASN dan para pensiunan sebesar Rp 35,5 triliun pada tahun ini. Menurutnya pemberian gaji ke-13 dilakukan seiring dengan pemulihan ekonomi pada 2022. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan penerimaan negara yang cukup baik dan kenaikan harga komoditas, sehingga postur APBN semakin membaik. “Gaji ke-13 diberikan menjelang tahun ajaran baru. Ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara dan para pensiunan di dalam menangani pandemi selama kondisi pandemi melalui berbagai pelayanan masyarakat dan tugas-tugas yang tetap dijalankan apapun risikonya dan upaya untuk memulihkan ekonomi nasional,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2022, gaji ke-13 merupakan tambahan penghasilan bagi PNS dengan menggabungkan beberapa komponen. Adapun komponen yang dimaksud meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50 persen tunjangan kinerja yang akan disesuaikan dengan jabatan yang diemban.

Sri Mulyani menjelaskan, teknis pemberian gaji ke-13 akan dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) untuk yang bersumber dari APBN, serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang bersumber dari APBD. Rinciannya, aparatur negara pusat sebanyak 1,79 juta orang, aparatur negara daerah sebanyak 3,65 juta orang, dan pensiunan sebanyak 3,32 juta orang.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh aparatur negara yang telah melaksanakan tugas untuk tetap memberikan pelayanan dan berkontribusi terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika