REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pejabat senior pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan negaranya tidak melihat China melanggar sanksi atau memberikan peralatan militer pada Rusia. Ia menambahkan langkah terbaru yang diterapkan pekan ini diberlakukan pada perusahaan bukan pemerintah China.
Pada pekan ini Departemen Perdagangan AS menambah lima perusahaan China ke dalam daftar hitam. Perusahaan-perusahaan itu diduga mendukung militer dan industri pertahanan Rusia selama Moskow menggelar invasi ke Ukraina.
Pejabat pemerintah AS memperingatkan China akan mendapatkan konsekuensi termasuk sanksi bila menawarkan bantuan materi pada Rusia. Tapi mereka menegaskan belum melihat China membantu militer dan ekonomi Moskow.
"China tidak memberikan bantuan materi. Ini merupakan tindakan penegakan bisnis normal terhadap entitas yang memasok ulang Rusia," kata seorang pejabat senior pemerintah Presiden Joe Biden, Kamis (30/6/2022).
"Kami belum melihat RRC (Republik Rakyat China) terlibat dalam pelanggaran sistematis atau memberikan peralatan militer ke Rusia," tambah pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya itu.
AS dan sekutu-sekutunya memberlakukan sanksi pada Rusia atas invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina yang Moskow sebut sebagai "operasi khusus". Sanksi itu diberlakukan pada berbagai perusahaan dan oligarki Rusia.
China menolak untuk mengecam aksi Rusia dan mengkritik sanksi-sanksi Barat terhadap Moskow. Beijing juga mengatakan tidak memberikan bantuan militer pada Rusia maupun Ukraina tapi akan mengambil "langkah yang diperlukan" untuk melindungi hak-hak perusahaannya.
Langkah Departemen Perdagangan AS ini artinya pemasok AS membutuhkan lisensi sebelum bisa mengirimkan barang ke perusahaan yang masuk daftar hitam. Tapi departemen juga mengincar puluhan entitas lainnya termasuk perusahaan sejumlah sekutu seperti Inggris dan Lithuania.
