REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: DR Ma’mun Murod Al-Barbasy, Rektor Univeritas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
Sabtu, 25 Juli 2022 saya berkesempatan mengisi materi pada Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Timur yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) Samarinda.
Rakorwil ini merupakan follow up dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LHKP PP. Muhammadiyah yang digelar tahun 2021. Materi Rakorwil membahas seputar relasi Muhammadiyah dan politik, peran politik kebangsaan Muhammadiyah, tentu dengan segala dinamikanya. Dalam konteks yang lebih praksis dan tentu dalam bingkai Muhammadiyah sebagai jamaah, Rakorwil juga membincang seputar diaspora politik, kesiapan menyongsong Pemilu serentak 2024, baik dalam konteks Pilpres maupun Pileg.
Rakorwil ini berlangsung secara hybrid. Ada yang hadir secara offline berjumlah 47 orang dan yang hadir secara online berjumlah 34. Rakorwil ini selain dihadiri Ketua PWM Kaltim Suyatman dan pimpinan PWM Kaltim lainnya, juga dihadiri perwakilan pimpinan LHKP PWM Kaltim, perwakilan semua Organisasi Otonom tingkat provinsi: ‘Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul ‘Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Wathan, serta perwakilan dari LHKP Daerah se-Kalimantan Timur.
Saya kebetulan diminta untuk menyampaikan meteri terkait relasi Muhammadiyah dan politik. Mengawali penyampaian materinya, saya sengaja meminta kepada seluruh peserta untuk menuliskan lima nama calon presiden yang urutannya disesuaikan dengan nama yang dipandang paling kapabel untuk menjadi calon presiden.
Dari jawaban yang dikirim melalui Whatsapp, ada lima nama tertinggi calon presiden pilihan jamaah peserta Rakorwil, yaitu Anies Baswedan dengan 100% dukungan, disusul Sandiaga Uno 47% dukungan. Urutan ketiga ditempati Ridwan Kamil dengan 42% dukungan. Ganjar Pranowo menyusul di urutan keempat dengan dukungan 37%. Dan urutan kelima ditempati Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono yang sama-sama mendapat dukungan 32%.
Terdapat dua peserta yang hanya menulis satu nama, yaitu Anies Baswedan. Ada juga satu peserta yang menulis nama Anies Baswedan pada nomor satu sampai tiga dan satu peserta yang menulis nama Anies Baswedan pada nomor satu sampai lima.
Di luar nama-nama tersebut, terdapat nama Din Syamsuddin dan Prabowo Subianto yang sama-sama mendapat dukungan 26%. Nama Amien Rais juga muncul dengan dukungan 16%. Bahkan ada satu peserta yang menulis nama Amien Rais pada urutan pertama, sementara nama Anies Baswedan ditulis di urutan kedua, dan inilah satu-satunya peserta yang menulis nama Anies Baswedan pada nomor urut dua, selebihnya menulisnya pada nomor urut satu.
Terdapat juga nama-nama lain, seperti Haedar Nashir, Zulkifli Hasan, dan Ridho Rahmadi (Ketua Umum Partai Ummat), dengan memperoleh dukungan sama, yaitu 10%. Selebihnya memperoleh suara di bawah 10%, masing-masing Busyro Muqoddas, Puan Maharani, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Khofifah Indar Parawansa, Isran Noor (Gubernur Kaltim), dan Sri Puji Astuti (anggota DPRD Samarinda).
Meskipun hanya “survei kecil”, hasilnya menebar pesan politik yang serius bagi partai-partai politik yang akan mengusung calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang, terlebih partai-partai yang masih berharap mendapat dukungan dari jamaah Muhammadiyah.
Bagi yang memahami dengan baik karakter politik jamaah Muhammadiyah dalam hal pilihan politiknya, terlebih bila berangkat dari pengalaman dua pemilu terakhir: Pemilu 2014 dan 2019, maka didapati dua karakter politik yang menarik. Pertama, dalam konteks Pileg, suara jamaah Muhammadiyah cenderung terpolarisasi (secara terbatas) ke beberapa partai politik, utamanya partai yang selama ini banyak mendulang dukungan politik jamaah Muhammadiyah. Sementara itu, pada konteks Pilpres, suara jamaah Muhammadiyah secara mainstream cenderung monolitik pada satu pasangan tertentu.
