REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sunyoto Usman menilai kontrol pemerintah daerah (pemda) sangat lemah dalam mengawasi outlet Holywings. Pemda baru bergerak setelah mendapat protes masyarakat menyusul Holywings yang membuat masalah terkait agama.

"Dugaan saya, kontrol pemda amat lemah. Pemda ribut setelah ada kejadian dan protes masyarakat," ujarnya saat dihubungi Republika, Jumat (1/7/2022). 

Dia menambahkan, dibutuhkan mekanisme kontrol yang lebih ketat. Dia juga meminta, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga harus lebih serius mengontrol kinerja Pemda. Dia juga meminta, kepolisian harus menyelidiki apakah tindakan ini memiliki tujuan tertentu seperti sengaja menciptakan kegaduhan di masyarakat.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang, Sunyoto meminta harus ada pembatasan lokasi, jam buka, dan pelanggannya. "Beri sanksi keras juga bagi pelanggan yang mabuk di lokasi," katanya 

Lebih lanjut dia  juga meminta, bisnis minuman keras harus dibatasi. Menurutnya, bisnis semacam ini memberikan banyak dampak negatif. Dia mencontohkan, di banyak negara maju, kecelakaan lalu lintas banyak karena minuman keras. "Malah tampak kita (Indonesia) terlalu bebas," ujarnya.

Sebelumnya Pemprov DKI secara resmi telah mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang ada di Jakarta. Pencabutan izin itu, buntut promosi minuman keras gratis setiap Kamis bagi siapapun yang bernama Muhammad dan Maria. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika