Jumat 01 Jul 2022 21:52 WIB

In Picture: Demo Praktik Curang pada Proses PPDB Jawa Barat

Mereka menuntut pelaku pelanggaran PPDB ditindak tegas..

Rep: Edi Yusuf/ Red: Yogi Ardhi

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi terkait adanya laporan praktik curang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (1/7). Aksi tersebut di antaranya menuntut Disdik Jawa Barat dan seluruh kepala SMA/SMK se-Jawa Barat untuk transparan dalam proses PPDB, tindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran dan kecurangan proses PPDB, serta mendesak Gubernur Jawa Barat untuk mengevaluasi proses PPDB. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi terkait adanya laporan praktik curang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (1/7). Aksi tersebut di antaranya menuntut Disdik Jawa Barat dan seluruh kepala SMA/SMK se-Jawa Barat untuk transparan dalam proses PPDB, tindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran dan kecurangan proses PPDB, serta mendesak Gubernur Jawa Barat untuk mengevaluasi proses PPDB. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi terkait adanya laporan praktik curang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (1/7). Aksi tersebut di antaranya menuntut Disdik Jawa Barat dan seluruh kepala SMA/SMK se-Jawa Barat untuk transparan dalam proses PPDB, tindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran dan kecurangan proses PPDB, serta mendesak Gubernur Jawa Barat untuk mengevaluasi proses PPDB. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi terkait adanya laporan praktik curang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (1/7). Aksi tersebut di antaranya menuntut Disdik Jawa Barat dan seluruh kepala SMA/SMK se-Jawa Barat untuk transparan dalam proses PPDB, tindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran dan kecurangan proses PPDB, serta mendesak Gubernur Jawa Barat untuk mengevaluasi proses PPDB. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi terkait adanya laporan praktik curang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (1/7). Aksi tersebut di antaranya menuntut Disdik Jawa Barat dan seluruh kepala SMA/SMK se-Jawa Barat untuk transparan dalam proses PPDB, tindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran dan kecurangan proses PPDB, serta mendesak Gubernur Jawa Barat untuk mengevaluasi proses PPDB. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi terkait adanya laporan praktik curang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (1/7). Aksi tersebut di antaranya menuntut Disdik Jawa Barat dan seluruh kepala SMA/SMK se-Jawa Barat untuk transparan dalam proses PPDB, tindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran dan kecurangan proses PPDB, serta mendesak Gubernur Jawa Barat untuk mengevaluasi proses PPDB. (FOTO : Edi Yusuf/Republika)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi terkait adanya laporan praktik curang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (1/7).

Aksi tersebut di antaranya menuntut Disdik Jawa Barat dan seluruh kepala SMA/SMK se-Jawa Barat untuk transparan dalam proses PPDB. Mereka juga meminta tindakan tegas oknum yang melakukan  kecurangan proses PPDB dan  mengevaluasi proses PPDB.

 

sumber : Republika
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement