Surat KRL Mania untuk Presiden SBY

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - KRL Mania, komunitas penumpang KRL Jabodetabek, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam suratnya tersebut, komunitas yang mengklaim beranggotakan puluhan ribu anggota ini mengutarakan tiga subtansi.

Pertama, mereka mengajak Presiden SBY naik KRL. Kedua adalah mereka meminta Presiden menegur tiga menteri yakni menteri Keuangan, menteri Perhubungan, dan menteri BUMN yang mengurangi dana subsidi/PSO3. Pada substansi terakhir, mereka meminta Presiden memperhatikan pelayanan KAI/KCJ yang amburadul.

''Siang ini seharusnya kami antar surat ini ke Istana. Tapi karena ada demo besar di Monas, kami ke Polda Metro Jaya untuk memberi masukan akan potensi gesekan antara penumpang KRL dengan KAI/KCJ karena jadwal yang berkurang dan tarif naik 7o persen,'' kata Agam, humas KRL Mania, dalam rilisnya yang diterima Republika. ''Besok siang kami akan ke Istana untuk menyampaikan surat tersebut.''

Inilah isi lengkap surat KRL Mania untuk Presiden SBY.

No : 01/06/11 Jakarta, 20 Juni 2011

Hal : Ajakan untuk Menggunakan Kereta Rel Listrik dan Tarif KRL Yang Adil dan Jadwal Sesuai Kebutuhan

Lamp : Dukungan Masyarakat atas Tarif KRL Yang Adil dan Jadwal Sesuai Kebutuhan (tanda tangan, Facebook, Twitter)

Kepada Yth.

Bapak Presiden

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Di tempat

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami sampaikan. Semoga Bapak Presiden yang baru menggunakan kereta super cepat Shinkansen di Jepang, dapat bertugas dengan sehat.

Bapak Presiden, sebagaimana pejabat dan rakyat Jepang biasa menggunakan KRL dalam keseharian, kami ingin mengajak Bapak Presiden untuk menggunakan KRL yang merupakan alat angkut massal berbasis rel dan mendukung program pengurangan emisi karbon Indonesia.

Dari kediaman Bapak di Cikeas, stasiun terdekat adalah stasiun Depok. Sedangkan stasiun terdekat dari Istana Presiden adalah stasiun Gambir. Bagi Wakil Presiden, dari kediaman di Mampang, dapat ke stasiun Cawang atau Kalibata, dan turun di stasiun Gambir.

Bapak Presiden, kami sangat mengharapkan agar Bapak bersedia menerima ajakan kami, karena kami yakin jika Bapak menjadwalkan secara rutin naik KRL, maka ini akan menjadi dorongan bagi menteri-menteri Bapak, pemerintah daerah dan BUMN PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan anak perusahaannya PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), yang saat ini tidak serius meningkatkan pelayanan KRL untuk berubah demi menjadikan KRL sebagai backbone angkutan massal di Jabodetabek dan mengurangi kemacetan Jabodetabek secara substansial.

Kami berharap campur tangan langsung Bapak dapat mendorong komitmen:

1. Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN agar memberikan dana PSO (Public Service Obligation, subsidi) yang mencukupi ke pelayanan KRL. Berkurangnya dana PSO menjadikan tarif menjadi mahal, jadwal tidak sesuai kebutuhan dam tidak ada insentif bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan KRL.

Saat ini menurut KAI/KCJ, dana PSO/subsidi ke pelayanan KRL berkurang, entah siapa yang berinisiatif jahat mengurangi dana PSO/subsidi ini. Akibatnya per 2 Juli 2011, tarif KRL Ekonomi AC akan naik sekitar 70% dan perjalanan KRL berkurang sekitar 12% dari 444 perjalanan saat ini ke 393, dengan tarif flat rate/jauh-dekat bayar sama:

1. Rp5.500 ke Rp9.000 untuk jalur Bogor

2. Rp4.500 ke Rp8.000 untuk jalur Serpong, Tangerang dan Bekasi.

Tarif flat rate menjadikan tidak ada insentif orang menggunakan KRL dalam jarak dekat. KRL tak bisa jadi andalan backbone transportasi dalam kota. Padahal sebagai bagian program 100 hari, Kementerian Perhubungan telah memasang alat tiket canggih Commet (Commuter Electronic Ticketing). Sampai saat ini Commet tidak pernah difungsikan.UKP4 perlu memantau ini. Selain itu KCJ akan memasang alat tiket canggih lain bekerja sama dengan 5 bank nasional. Karcis kertas juga tetap akan dipakai untuk KRL Ekonomi. Ini suatu pemborosan karena akan ada 3 sistem tiket, dan seharusnya dengan sistem elektronik, tarif bisa berdasarkan jarak.

Pada jam sibuk 05.00-08.00, saat ini jumlah perjalanan lintas Bogor/Depok-Tanah Abang/Kota, ada 32 perjalanan (Ekonomi Panas 13 perjalanan, tarif Rp2.000, Ekonomi AC 4, tarif Rp5.500, Ekspres 15, tarif Rp11.000). Bagi masyarakat yang kurang mampu, mereka bisa memilih paling tidak 17 perjalanan yang terjangkau (gabungan KRL Ekonomi dan Ekonomi AC).

Dalam jadwal baru per 2 Juli 2011, total perjalanan 29 (Ekonomi 9 perjalanan, tarif tetap, Commuter Line 20, tarif Rp9.000). Pilihan masyarakat kurang mampu hanya 9 perjalanan, turun hampir 50%.

Saat ini saja KRL Ekonomi sudah sedemikian padat, sehingga banyak yang naik ke atap. Jika ada satu gangguan dan perjalanan batal, terjadi kekacauan luar biasa. Apalagi jika pilihan KRL berkurang hampir 50%.

Insiden perusakan KRL Commuter Line pada Sabtu, 18 Juni 2011 sekitar pukul 20.00 di stasiun Kota, berawal dari aksi protes masyarakat yang menunggu KRL Ekonomi yang tak kunjung datang, sementara KRL Commuter Line yang mahal sudah beberapa kali lewat.

Kenaikan tarif juga mendorong perpindahan pola penggunaan KRL. Segmen pengguna KRL AC Ekonomi tidak akan mampu membeli karcis KRL Commuter Line (tarif Rp9.000) dan akan turun ke kelas KRL Ekonomi atau pindah ke kendaraan pribadi. Ujicoba Sabtu, 18 Juni 2011 menunjukkan KRL Ekonomi sungguh penuh sesak, seperti hari kerja. Pada hari libur, biasanya pengguna KRL Ekonomi hanya sekitar 30-40% dari pengguna hari kerja.

Jika dana PSO/subsidi bekurang, tarif tetap naik 70% dan jadwal berkurang, mulai 2 Juli nanti, kami khawatir protes bisa terjadi lebih luas, merata di berbagai stasiun dan berpotensi menjadi gesekan antara penumpang dengan petugas kereta, seperti terjadi bulan lalu di stasiun Manggarai akibat penertiban penumpang di atap dan kejadian Sabtu, 18 Juni 2011. Yang dirugikan adalah semua: Pemerintah, Kepolisian, KAI/KCJ dan terutama penumpang sendiri.

Jika ini terjadi, ketiga menteri bawahan Bapak yang secara langsung atau tidak langsung mengurangi dana PSO/subsidi KRL patut diberi teguran.

Masalah subsidi ini tidak hanya berkenaan dengan kerawanan sosial, tetapi juga kemacetan Jabodetabek dan subsidi BBM yang semakin menggembung. Negara maju dimanapun menghindari subsidi BBM dan lebih memilih subsidi yang tepat sasaran dalam bentuk subsidi angkutan umum massal.

2. Pelayanan buruk KAI/KCJ yang tak kunjung diperbaiki.

Selama ini pelayanan dari KAI/KCJ tidak memuaskan. Berbagai masalah terus menerus berlangsung tanpa ada titik terang perbaikan: keterlambatan, pembatalan kereta, mogok di tengah jalan, pengumuman yang tidak jelas, fasilitas stasiun yang amburadul, keamanan stasiun dan KRL, dsb.

Pada 1 Juni 2011 lalu, KRL Mania menyerahkan rekomendasi perbaikan pelayanan berdasarkan SPM (Standard Pelayanan Minimum) Angkutan Orang dengan Kereta Api (Peraturan Menteri Perhubungan 9/11), yang mudah dan murah dilakukan, tetapi dampaknya akan terasa (quick wins, low hanging fruits):

1. fasilitas kesehatan di stasiun,

2. lampu penerangan di kereta,

3. Informasi stasiun yang akan disinggahi/dilewati secara berurutan di kereta,

4. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah 5 (lima) tahun, orang sakit; dan orang lanjut usia di kereta,

5. fasilitas kesehatan di kereta,

6. nama dan Nomor Urut Kereta,

7. informasi gangguan perjalanan kereta api.

Kami yakin jika KAI/KCJ mau dan mampu, dalam satu bulan ketujuh rekomendasi tsb dapat dengan mudah diselesaikan. Tetapi sudah 20 hari kami serahkan, sampai sekarang KAI/KCJ belum jelas programnya. Padahal kami yakin dengan quick wins tersebut, penumpang tak akan merasa sepenuhnya ditinggalkan seperti saat ini.

Kami mohon agar Bapak Presiden sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dapat menugaskan Menteri BUMN dan Perhubungan untuk membina manajemen KAI/KCJ agar mengedepankan kepuasan pelanggan.

Akhirul kalam, kami mohon kebijaksanaan Bapak untuk turut menggunakan KRL sebagai alat transportasi Bapak, agar kedua hal di atas dapat diperbaiki, dan tarif KRL yang adil dan jadwal sesuai kebutuhan dapat terwujud

KRL Mania

Komunitas Penumpang KRL Jabodetabek

Kontak: [email protected]

Tembusan

1. Wakil Presiden RI

2. Kepala UKP4

3. Menteri Perhubungan

4. Menteri Keuangan

5. Menteri BUMN

6. Direktur Utama KAI

7. Direktur Utama KCJ

8. Komisi V DPR RI