REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dana hibah sebanyak Rp 2,5 hingga 9 miliar per tahun diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke pemerintah daerah penyangga. Dana ini dimaksudkan untuk mencegah para pendatang baru datang ke DKI Jakarta.

Langkah ini, merupakan salah satu cara untuk mengurungkan niat pendatang untuk berurbanisasi ke ibukota. "Dana hibah ini untuk pembangunan di daerah-daerah penyangga," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea, Senin (5/9).

Dengan begini, warga yang tadinya memiliki niat untuk urbanisasi, akan mengurungkannya karena kehidupan di daerah asal sudah lebih baik. Selain itu, dengan adanya pembangunan di daerah sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, hal ini akan membuat tujuan pendatang akan menyebar. Sehingga tidak terkonsentrasi di Jakarta saja.

Selain hibah ini, juga dilakukan kerjasama Pemprov DKI Jakarta dalam wadah Mitra Praja Utama (MPU) dalam bidang kependudukan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, perekonomian, perdagangan, serta keterampilan dan pariwisata.

Purba menyebut, tahun ini diprediksi pendatang baru yang datang ke Jakarta hanya 50 ribu orang. Angka ini turun 15 persen dari jumlah tahun sebelumnya sebanyak 59.215 orang. Ia mengklaim penurunan ini diakibatkan oleh beberapa hal. Antara lain sosialisasi peraturan kependudukan yang menunjukkan keberhasilan.

Selain itu, juga karena kerjasama yang dilakukan antar pemerintah provinsi se-Jawa, Bali Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur khususnya di bidang kependudukan, ketenagakerjaan dan sosial. Kemudian karena banyaknya pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai akibat pemerataan pembangunan.

"Memang untuk mengatasi urbanisasi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemprov DKI. Perlu juga kerjasama dengan pemerintah pusat dan juga daerah-daerah pengirim," tutup Purba.

Ikuti Whatsapp Channel Republika