REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) Provinsi DKI Jakarta mengaku kerepotan akibat kerapkali menerima panggilan melalui nomor telepon darurat 113 terkait peristiwa kebakaran di ibukota.
"Sekitar 30 hingga 40 persen, laporan kebakaran yang diterima petugas di markas pemadam kebakaran itu ternyata berita bohong," kata Kepala Dinas Damkar dan PB Provinsi DKI Jakarta, Paimin Napitupulu saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (15/9) siang.
Ia mengatakan, laporan kebakaran yang diterima Kantor Damkar dan PB DKI mencapai 12 hingga 15 laporan setiap harinya.
"Jika ada laporan kebakaran, kami akan mengecek dahulu kebenarannya. Kita harus klarifikasi guna memastikan informasi tersebut akurat. Jadi kalau yang menerima laporan di wilayah pengecekan akan lebih cepat dan cepat juga ditangani," kata Paimin, Kamis (15/9).
Ia mengungkapkan, selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir ini, layanan nomor telepon darurat 113 terpusat di kantor Dinas Damkar dan PB DKI Jakarta, sehingga mengakibatkan respons petugas terhadap kebakaran di ibukota sedikit terhambat.
Padahal, sebelumnya layanan tersebut menyebar di enam pusat pemadam kebakaran yakni di lima suku dinas masing-masing wilayah dan di kantor dinas itu sendiri.
"Dengan layanan 113, itu maunya kita ke pemadam terdekat. Sekarang laporan masuk ke dinas semua, jadi memakan waktu," jelasnya.
Paimin mengaku, pihaknya sudah meminta kepada Telkom untuk memberikan perhatian lebih terhadap layanan tersebut. Sehingga saat ada laporan kebakaran dapat segera ditangani oleh petugas di wilayah terdekat.
"Pendistribusian informasi jadi memakan waktu. Kami berharap Telkom betul-betul bisa menyalurkan informasi melalui lokasi terdekat. Dengan begitu, informasi akan lebih cepat masuk dan respons time lebih cepat," jelasnya.
Terlebih, selain manangani masalah kebakaran pihaknya juga menangani kasus-kasus lain seperti orang hanyut, percobaan bunuh diri, dan bencana alam.
Paimin mengungkapkan, sekitar 59 persen kebakaran di ibukota diakibatkan korsleting listrik. ?Dalam waktu dekat akan digelar razia gabungan yang terdiri dari petugas Dinas Damkar dan PB DKI, PLN, dan Dinas Industri dan Energi,? ungkapnya.
Ia menambahkan, penertiban akan dilakukan di lokasi rawan kebakaran .
"Dari 267 kelurahan se DKI Jakarta, sebanyak 35 kelurahan di antaranya dikategorikan sebagai daerah rawan kebakaran, seperti Kelurahan Tambora, Penjaringan, Cakung, Cilincing, dan Pademangan," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika