REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu elemen penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Oleh sebab itu, reformasi di tubuh Polri menjadi strategis dalam rangka implementasi isu internasional tentang HAM sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Hal ini disampaikan oleh perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia, Andreas, pada seminar sehari tentang "Implementasi Strategi Polmas, HAM dan Gender dalam Konteks Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014", di Mapolda Metro Jaya, Jumat (30/9).

Menurut Andreas, setidaknya ada tiga elemen pokok yang penting dilaksanakan dalam reformasi di tubuh Polri. Masing- masing meliputi implementasi Polisi Masyarakat (Polmas), pelaksanaan HAM serta perwujudan kesetaraan gender.

Ia menyambut baik komitmen Polri dalam melaksanakan reformasi internal dalam rangka mewujudkan supremasi hukum serta meningkatkan perlindungan hak-hak dasar manusia.

Indonesia merupakan mitra Uni Eropa yang selama ini telah banyak menjalin banyak kerjasama. Antara lain dalam bidang pendidikan, masalah perubahan iklim, tanggap darurat bencana serta perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih (good government). "Adapun isu RANHAM ini menjadi bagian dari kerjasama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih," kata Andreas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika