REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Ratusan bangunan liar di 12 kecamatan Kota Bekasi akan ditertibkan. Hal itu terkait penerapan kawasan Keindahan, Ketertiban, dan Keamanan (K3), menjelang Adipura 2012.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi, Edy Rosyadi, mengatakan, sedikitnya terdapat 238 titik bangunan liar yang tersebar di 12 kecamatan kota tersebut akan ditertibkan. Penertiban dilakukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 44 Tahun 1998 Tentang Kawasan Keindahan, Ketertiban, dan Keamanan (K3).

"Keberadaan bangunan liar itu dapat menimbulkan gejolak sosial," kata Edy, di Kantor Dinas Satpol PP Kota Bekasi, Rabu (19/10).

Untuk menertibkan sejumlah titik bangunan liar itu, Satpol PP akan bersosialiasi dahulu dengan memberikan surat teguran sebanyak tiga kali. Itu untuk memberikan jangka waktu agar penghuni bangunan tersebut segera merobohkan bangunan liar milik mereka. "Baru setelah itu melakukan action," ujarnya.

Menurut Edy, pihaknya tidak mau melakukan eksekusi penertiban tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu. Karena, ia tidak ingin penindakan tersebut justru menimbulkan masalah dikemudian hari.

Edy mengatakan, dari 238 titik tersebut, kawasan terbanyak yang dihuni bangunan liar berada di lahan pengairan milik Perum Jasa Tirta II (PJT II). Yakni di bantaran Kali Sekunder Jalan Pejuang, Perumahan Pondok Ungu, Kecamatan Medansatria. Sisanya, bangunan liar berada pada lahan yang tidak semestinya, seperti di trotoar jalan, dan menempati tanah milik negara.

Menurut Edy, bangunan liar yang berdiri rata-rata digunakan sebagai tempat usaha. Ia mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan penertiban terhadap bangunan liar di sepanjang Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai Bintara, Bekasi Barat. "Di kawasan itu berdiri lapak semi permanen ilegal yang dijadikan tempat usaha," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika