REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Bila program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) jadi dilaksanakan pemerintah, sepertinya akan mendapat hambatan di lapangan.Para kepala desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa Satria Praja Banyumas, secara tegas juga menolak program ini.

''Kalau jadi dilaksanakan, kita tidak akan mau menyalurkan. Program ini hanya akan menimbulkan masalah di masyarakat saja,'' kata Ketua Satria Praja Banyumas, Handoyo, Selasa (13/3).

Dia menyebutkan, berdasarkan pengalaman penyaluran BLT tahun 2008 silam, program itu hanya menyusahkan perangkat desa, Ketua RT, Ketua RW dan kepala desa saja. Bukan hanya menyebabkan warga yang marah pada perangkat desa karena karena ada yang tidak menerima BLT, tapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dia menyebutkan, program BLT tersebut sangat tidak mendidik masyarakat. Bahkan sifat gotong royong yang sebelumnya ada pada masyarakat desa, menjadi hancur gara-gara program BLT ini.

''Berdasarkan pengalaman kami, setelah ada program BLT itu warga desa jadi tidak mau diminta iuran untuk pembangunan desa. Mereka bilang, minta saja sama pemerintah yang sudah membagi-bagikan uang,'' katanya.

Dia menyebutkan, kalau memang pemerintah hendak menaikkan harga BBM, maka tidak perlu ada program kompensasi bagi-bagi uang semacam itu. ''Itu sama sekali tidak mendidik, malah menimbulkan perpecahan di masyarakat,'' tambahnya

Dia sependapat dengan para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Banyumas, yang lebih cenderung dengan program padat karya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika