REPUBLIKA.CO.ID,JAYAPURA--Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengatakan bahwa sesuai ketentuan, lembaga yang dipimpinnya tidak mencampuri masalah politik tetapi hanya sebagai lembaga representasi kultural masyarakat asli Papua.

"Tugas pokok kami pada intinya adalah keberpihakan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat asli Papua," katanya pada syukuran dirinya menjadi pimpinan MRP di Kota Mulia, Ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Kamis.

Timotius Murib menjelaskan, sebagai Ketua MRP, dirinya bersama 41 anggotanya yang lain selalu menyiapkan dan membuat program pemberdayaan dan perlindungan pada masyarakat asli, sesuai amanat Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus) bagi Provinsi Papua.

"MRP adalah lembaga yang lahir dari amanat UU Otsus, untuk memproteksi masyarakat Papua. Yang jelas kami tak urusi masalah politik," ujarnya di depan hadirin yang juga tampak Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe itu.

Dia menambahkan, tanggung jawab besar yang dipercayakan Negara kepada pihak MRP untuk memproteksi masyarakat asli Papua, membuat pihaknya bahkan mendapat kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, apakah bisa maju dalam pemilihan kepala daerah atau tidak.

"Hak memberikan pertimbangan apakah seorang figur bisa maju sebagai kepala daerah Papua atau tidak, juga dimiliki MRP. Itu semua untuk bagian proteksi masyarakat asli Papua," ujarnya. Timotius Murib juga mengatakan, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dipilih dari tiga unsur yakni unsur agama, adat, dan perempuan.

Dalam kesempatan itu, masyarakat Kabupaten Puncak Jaya juga memberikan doa restu dan dukungannya untuk kesuksesan Timotius Murib dalam melakukan karyanya. Kabupaten Puncak Jaya sendiri adalah salah satu daerah yang terletak di Pegunungan Papua. Topografinya yang sulit serta cuaca relatif ekstrim seperti daerah di Pegunungan Papua lainnya, membuat daerah ini hanya bisa dijangkau dengan penerbangan dengan pesawat berbadan kecil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika