REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) La Ode Ida menilai, pengelolaan keamanan di Papua dari hari ke hari tidak semakin membaik. Sejak periode pertama menjabat di DPD, pihaknya menawarkan pada Presiden SBY untuk menyelenggarakan dialog tentang Papua.

Sayangnya, tawaran menyelenggarakan dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Papua dengan penguasa tidak pernah dijawab pemerintah. Padahal jika terjadi dialog, bisa ketahuan siapa saja orang yang terlibat mengacau keamanan Papua.

Karena untuk mengidentifikasi siapa yang terlibat, itu memang tidak boleh sembarangan. Makanya harus dimulai dialog dari tingkat bawah. Selanjutnya, kesepakatan dalam dialog di tingkat akar rumput itu dibawa ke tingkat nasional.

"Sayangnya, Presiden ragu. Ini kan bangsa sendiri! Ragu berdialog dengan bangsa sendiri, artinya kepemimpinan yang tidak boleh dipertahankan oleh seorang pemimpin," sindir La Ode, Selasa (25/10).

Yang terjadi sekarang, kata La Ode, jaringan Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin kuat pada tingkat tertentu hingga internasional. Kondisi itu dibarengi dengan penyaluran dana otsus yang hampir Rp 30 triliun, tapi belum mampu menyejahteraan rakyat di sana.

"Dana otsus salah kelola dan gerakan pengacau keamanan di Papua semakin kuat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika