REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bentrokan antara aparat kepolisian dengan masyarakat separatis Papua diprediksi akan memperluas gerakan separatisme di Indonesia.

Daerah-daerah rawan separatisme seperti di Maluku atau daerah-daerah kaya sumber daya alam bisa saja bergejolak karena mencuatnya separatisme di Papua. "Ini tidak bisa dibiarkan," jelas Anggota Komisi I DPR-RI, Hidayat Nur Wahid, di kantornya, Rabu (26/10).

Menurut Hidayat, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh. Petugas harus mengerahkan kekuatannya untuk menjaga keutuhan NKRI. "Aparat kepolisian harus bersikap tegas menindak mereka," ujarnya.

Hidayat berharap hendaknya Polri bersinergi dengan TNI untuk mengetahui otak yang mendesain aksi separatis ini. Ia menilai gerakan ini dilakukan secara sistematis dan rapi, sehingga berani menyerang markas Brimob di sana.

Komisi I DPR berencana memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) dan Panglima TNI untuk mendengarkan laporan terakhir kondisi Papua saat ini. Hidayat mengharapkan aparat TNI-Polri dapat mendata siapa saja orang-orang yang menjadi otak penyerangan. "Mereka harus diproses secara hukum," tegasnya.

Tanah Papua kembali bergejolak. Kali ini, kelompok separatis bersenjata beraksi dan menembak mati Kapolsek Mulia, AKP Dominggus Awes, di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua, Senin (25/10), pukul 11.30 WIT.

Ikuti Whatsapp Channel Republika