REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO - Pengelola Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang mengandalkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk operasional pendidikannya, terpaksa harus menalangi dulu biaya operasionalnya. Pasalnya, hingga kini dana BOS untuk operasional pendidikan Bulan Oktober hingga Desember, masih belum dicairkan pemerintah pusat.

''Dana BOS ini sherausnya sudah cair pada 20 Oktober silam. Tapi entah kenapa, sampai sekarang dana tersebut masih belum juga cair,'' kata Manajer BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dwiyono, Jumat (25/11).

Menurut dia, keterlambatan pencairan dana BOS tersebut, sangat mengganggu kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah yang selama ini menggantungkan biaya operasional pendidikannya pada dana BOS.

''Hal ini terutama dirasakan oleh sekolah-sekolah SD negeri, karena saat ini sudah tidak ada pungutan biaya pendidikan sekolah pada orang tua/wali murid. Sedangkan untuk SMP negeri, masih bisa ditutupi dengan dana sumbarang orang tua/siswa,'' katanya,

Dia menyebutkan, dana BOS yang berasal dari APBN, oleh sekolah-sekolah digunakan untuk membeli berbagai keperluan operasional pendidikan, seperti untuk membeli kapur, membeli kertas, membayar listrik, dan juga membayar honorarium guru honorer yang besarnya tidak seberapa. Karena itu, karena pencairan BOS mengalami keterlambatan, maka honorarium guru honorer juga banyak yang belum bisa diberikan.

Terkait keterlambatan itu, Dwiyono menyebutkan, sudah banyak kepala sekolah-kepala sekolah yang menanyakan ke Dinas Pendidikan, kapan dana BOS tersebut bisa dicairkan. Pihak Dinas Pendidikan sudah beberapa kali menanyakan ke pihak yang menangani penyaluran dana BOS di Kementerian Pendidikan. Namun sejauh ini masih belum ada kepastian, kapan dana BOS untuk tri wulan terakhir tahun 2011 ini akan dicairkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika