REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG – Warga eks Timor-Timur yang bermukim di wilayah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuntut hak kepemilikan lahan dari pemerintah setempat agar mereka lebih tenang membangun masa depannya di bumi Indonesia.
"Kami sudah memutuskan tetap bersama Merah Putih setelah jajak pendapat di Timtim pada 1999. Atas dasar itu, kami mengharapkan adanya hak kepemilikan lahan yang permanen di tanah rantau agar lebih tenang dalam merenda masa depan bagi anak cucu kami," kata Mariano Parada, Koordinator Forum Ampera ketika dihubungi dari Kupang, Selasa (13/12).
Ia mengemukakan pandangannya tersebut setelah forum yang dipimpinnya melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Belu di Atambua, Senin (12/12), menuntut kejelasan status lahan dan rumah yang diberikan oleh pemerintah. "Kami menuntut kejelasan status tanah di atas rumah yang kami tempati. Kami hanya menerima bantuan itu, tetapi tidak dilengkapi dengan sertifikat tanah sebagai dasar hukumnya," ujar Mariano.
Dalam dialog dengan Wakil Ketua DPRD Belu, Magdalena Tiwu, dan pemerintah yang diwakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum Belu, Blasius Nahak, forum yang dipimpin Mariano menyampaikan sejumlah aspirasi yang menjadi keinginan warga eks Timtim yang bermukim di Kabupaten Belu.
Forum Ampera menuntut pemerintah menyediakan lahan untuk pembangunan rumah bagi warga eks Timtim dengan sertifikasi hak milik dan pemerintah harus menyediakan lahan garapan sebagai sumber pendapatan keluarga bagi warga eks Timtim yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.
Mereka juga menuntut pemerintah untuk segera menyediakan fasilitas umum seperti listrik, jalan raya, sekolah dan air bersih serta fasilitas kesehatan dan tempat ibadah bagi warga eks Timtim yang menghuni pemukiman baru (resettlement) di wilayah Kabupaten Belu.
Wakil Ketua DPRD Belu, Magdalena Tiwu, ketika dikonfirmasi melalui telepon selularnya membenarkan adanya tuntutan dari warga eks Timtim tersebut. Ia mengatakan aspirasi mereka tetap diterima dengan baik untuk disampaikan kepada pemerintah.
Menurut Tiwu, persoalan yang disampaikan warga eks Timtim yang tergabung dalam Forum Ampera tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, karena itu perlu dibentuk tim koordinasi untuk menangani masalah tersebut. "Untuk membahas aspirasi forum, DPRD Belu dan Pemerintah Kabupaten Belu akan membentuk tim untuk menindaklanjuti masalah tersebut kepada Pemerintah Pusat," kata Tiwu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika