REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III dari PKS, Muhammad Nasir Djamil, meminta agar Kapolres yang mengontrol daerah Pelabuhan Sape, Bima, NTB, dicopot. Karena, kapolres setempat jelas melakukan kesalahan prosedur terkait pengamanan dan pengontrolan massa yang menutup pelabuhan itu. Kapolres dimintanya diberikan sangsi tegas dari Mabes Polri.
Dia mengatakan kapolres seharusnya melakukan tindakan pengayoman dan persuasif agar massa tidak membabi buta.
"Tindakan represif justru akan memperparah suasana," jelasnya. ''Lihat saja. Setelah ditangkapi dengan brutal, massa semakin mengamuk dengan membakar rumah anggota DPRD dan sejumlah kantor pemerintahan. Ini terjadi akibat tindakan represif yang merugikan masyarakat.''
Nasir Djamil mendesak Kapolda NTB juga perlu diperiksa. Jika terbukti melanggar kode etik atau bahkan pidana, maka kapolda harus diganti. Jika ada unsur kelalaian, Mabes Polri harus memberi sangsi keras kepada kapolda.
Komisi III juga mendesak aparat kepolisian segera mencari akar persolan. Nasir Djamil mengatakan SOP menghadapi massa seharusnya bukan melawan tapi menghadang.
"Saya heran kok polisi masih suka represif menghadapi massa," sergahnya. "Saya dengar ada konflik kepentingan yang juga melibatkan partai partai besar yang bermain atau memanfaatkan situasi panas di Bima.''
Ikuti Whatsapp Channel Republika