REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG - Kabar tak sedap menerpa sejumlah kader Posyandu di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem. Mereka mendapatkan bantuan hibah dari Gubernur Jawa Barat, sebesar Rp 800 ribu. Akan tetapi, oleh oknum aparat desa bantuan tersebut disunat sebesar Rp 50 ribu.

Salah satu kader Posyandu yang enggan disebutkan identitasnya, mengatakan, bantuan tersebut diterima Posyandu sepekan yang lalu. Dua hari pasca-menerima dana, oknum aparat desa langsung meminta jatah. "Namun, sampai kini kami belum memberikan jatah tersebut," kata dia, kepada Republika, Ahad (19/2).

Bantuan tersebut, diperuntukan bagi perlengkapan Posyandu. Seperti, untuk mengganti timbangan bayi yang sudah usang. Seharusnya, demi kelancaran penimbangan bayi dan balita, desa mendorong supaya program tersebut berjalan dengan baik.

Tapi, bukannya memberikan dukungan yang ada justru meminta jatah dari bantuan yang diberikan gubernur.

Permintaan oknum aparat desa itu, tidak sejalan dengan keinginan pemerintah. Parahnya lagi, jatah tersebut hanya ada di Desa Sukamandi Jaya. Sedangkan di desa lain, seperti Sukahaji tidak ada aparat desa yang meminta jatah.

Secara terpisah, Camat Ciasem Suwarna Samsudin, mengaku tidak tahu ada bantuan dari pemerintah provinsi untuk Posyandu. Karena, jalur bantuan itu ke Puskesmas setempat dan tidak melibatkan pemerintahan kecamatan.

Terkait adanya indikasi meminta jatah dari oknum kepala desa, Suwarna akan meminta klarifikasi kepala desa yang bersangkutan. Jika terbukti, oknum tersebut harus mengembalikan uang bantuan itu. Selain itu, harus ada pertanggungjawaban uang yang dimintanya untuk apa.

"Harus jelas dulu peruntukannya. Makanya, besok (Senin) kami akan meminta klarifikasi," papar Suwarna.