Senin 19 Mar 2012 15:28 WIB

Tolak Kenaikan BBM, Masyarakat Surabaya "Todong" Anggota Dewan

Rep: Satria Kartika Yudha/ Red: Hazliansyah

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wacana kenaikan Bahan Bakar Minyak semakin meresahkan masyarakat Surabaya. Aksi-aksi penolakan pun terus dilakukan beberapa elemen hingga saat ini.

Senin (19/3), puluhan masyarakat yang tergabung dalam Arek Suroboyo Menggugat mendatangi kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya. Mereka "menodong" para anggota dewan untuk melakukan tanda tangan sebagai pernyataan sikap penolakan BBM.

"Ini kami lakukan sebagai upaya permintaan sikap tegas para anggota dewan untuk menolak kenaikan BBM, bukan hanya ucapan saja tapi juga tindakan. Kalau memang mereka adalah wakil rakyat, maka mereka harus satu suara dengan kami," ujar Kusnan, kordinator aksi.

Lebih lanjut Kusnan mengatakan, aksi itu juga dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak anggota dewan yang benar-benar mau memperjuangkan dan siap membawa suara rakyat ke pemerintah pusat terkait penolakan kenaikan BBM.

Sampai saat ini, bebernya, baru ada 4 anggota dewan yang secara pribadi membubuhkan tanda tangan sebagai pernyataan sikap penolakan. Sedangkan yang lainnya belum melakukan itu lantaran ada kegiatan lain.

"Baru ada sekitar 4 anggota dewan yang tanda tangan. Ironisnya, malah ada salah satu anggota dewan yang menolak tanda tangan karena setuju dengan kenaikan BBM," tukasnya.

Keempat anggota dewan itu yakni, Armudji (Ketua Komisi A), Agustin Poliana (Komisi B), Adi Sutarwiyono (Komisi C), dan Agus Santoso (Ketua Badan Kehormatan).

Sementara itu, Agus Santoso yang sempat menerima aspirasi para demonstran mengatakan, dirinya sebagai wakil rakyat tentu tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Pihaknya pun tidak bakal tinggal diam dengan wacana itu.

"Perwakilan dari DPRD Surabaya bakal mendatangi pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kota Surabaya," tegasnya.

Sedangkan terkait penggalangan tanda tangan, Agus menjelaskan, secara pribadi dirinya bisa melakukan hal tersebut. Namun jika secara institusional tidak bisa, karena harus dilakuakan rapat pimpinan antar fraksi terlebih dahulu.

Protes atas kenaikan harga BBM yang terus dilontarkan lantaran kebijakan itu dianggap akan semakin meresahkan dan menyusahkan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah. Dengan naiknya BBM, maka mereka akan semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"BBM naik maka semua harga akan naik, kami akan semakin tercekik," tandas Kusnan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement