REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung harus memberikan garansi ke publik akan terselesaikannya kasus minyak goreng (migor) secara tuntas. Hal ini karena kasus minyak goreng sangat terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah Jokowi.

Peneliti lembaga survei Indikator, Bawono Kumoro mengatakan, dalam temuan-temuan survei selama ini, masalah ekonomi kebutuhan sehari-hari warga itu menentukan tinggi rendah tingkat kepuasan publik terhadap presiden. “Persoalan migor sebagai bagian dari kebutuhan pokok penting warga memang sangat krusial,” kata Bawono, Senin (4/7/2022).

Dalam hal persoalan kasus hukum migor, yang saat ini tengah ditangani Kejakasaan Agung, kata Bawono, dukungan publik  terhadap penuntasan kasus ini sangat tinggi. “Jadi pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus bisa memberikan garansi kepada publik persoalan hukum kasus ekspor migor ini harus dituntaskan,” papar Bawono.

Keseriusan atas penangan kasus hukum ini akan berpengaruh pada persepsi dari publik terhadap pemerintah. Bahkan mempengaruhi persepsi terhadap kondisi penegakan hukum secara nasional.

Selama ini, kata dia, penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi selalu identik dengan KPK. Dengan semakin kencangnya penanganan korupsi di Kejakgung, menurut Bawono, mereka ingin menunjukkan kontribusinya.

"Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari penegak hukum, ingin juga menunjukkan kontribusi mereka terhadap penegakan hukum di negeri ini, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi,” paparnya.