REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Menteri Energi Sri Lanka Kanchana Wijesekera, pada Ahad (3/7/2022), mengungkapkan, stok bahan bakar minyak (BBM) di negaranya hanya cukup untuk satu hari di bawah permintaan reguler. Padahal negara yang tengah dilanda krisis ekonomi terburuk dalam 70 tahun terakhir itu telah menangguhkan penjualan BBM untuk layanan atau sektor nonesensial.
Wijesekera mengatakan, saat ini negaranya hanya memiliki stok 12.774 ton solar dan 4.061 ton bensin. “Pengiriman bensin berikutnya diharapkan antara 22 dan 23 Juli,” ucapnya, dikutip laman BBC.
Sementara pasokan baru untuk solar diperkirakan tiba akhir pekan ini. Kendati demikian, Wijesekera mengungkapkan, negaranya tidak memiliki cukup dana untuk membayar impor bahan bakar dan minyak mentah yang direncanakan.
Dia menjelaskan, Bank Sentral Sri Lanka hanya bisa menyediakan dana 125 juta dolar AS untuk pembelian BBM. Sementara kebutuhan impor BBM terjadwal sebenarnya mencapai 587 juta dolar AS. Wijesekera mengungkapkan, saat ini negaranya memiliki utang sebesar 800 juta dolar AS kepada tujuh pemasok BBM. Pembeliannya telah berlangsung awal tahun ini.
Pekan lalu Wijesekera mengatakan, negaranya sedang berjuang mengamankan pasokan BBM. “Kami berjuang untuk menemukan pemasok (BBM). Mereka enggan menerima surat kredit dari bank kami. Ada lebih dari 700 juta dolar AS dalam pembayaran yang sudah jatuh tempo, sehingga sekarang pemasok menginginkan pembayaran di muka,” kata Wijesekera kepada awak media, 27 Juni lalu, dikutip laman CNN.
Dia mengungkapkan, selama dua bulan terakhir, Sri Lanka menerima suplai BBM lewat jalur kredit India senilai 500 juta dolar AS. Pasokan itu telah habis pada pertengahan Juni lalu. Pada 27 Juni lalu, Sri Lanka memutuskan menangguhkan penjualan BBM untuk layanan atau sektor non-esensial. “Kabinet menteri memutuskan untuk mengeluarkan BBM hanya untuk layanan penting mulai tengah malam hari ini (Senin, 27 Juni) hingga 10 Juli,” kata juru bicara kabinet Sri Lanka Bandula Gunawardane.
Layanan penting yang dimaksud pemerintah Sri Lanka adalah sektor kesehatan, pertanian, dan transportasi pangan. Penguncian parsial turut diterapkan di negara tersebut. Pemerintah mendesak semua lembaga sektor publik dan swasta mengizinkan para pegawainya bekerja dari rumah hingga 10 Juli mendatang.
Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pihaknya sudah menjalin diskusi konstruktif dan produktif dengan otoritas Sri Lanka. Mereka membahas mengenai kebijakan ekonomi dan reformasi yang akan didukung oleh pengaturan fasilitas dana tambahan IMF.
"Diskusi akan berlanjut secara virtual dengan maksud untuk mencapai kesepakatan tingkat staf tentang pengaturan EFF (Extended Fund Facility/Fasilitas Dana Tambahan) dalam waktu dekat," kata IMF dalam sebuah pernyataan yang dirilis Kamis (30/6/2022).
Pernyataan IMF meningkatkan harapan bahwa Sri Lanka yang tengah dilanda krisis dapat mengatur keuangan publiknya dan meyakinkan kreditur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika