REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, pada Selasa (5/7/2022) mengatakan, kehadiran militer Iran telah mengakar di Laut Merah. Gantz menyebut kehadiran Iran sebagai ancaman bagi stabilitas dan perdagangan regional.
"Hari ini, kami dapat mengonfirmasi bahwa Iran secara metodis mendasarkan dirinya di Laut Merah, dengan kapal perang yang berpatroli di wilayah selatan," kata Gantz dalam sebuah acara di Athena.
"Dalam beberapa bulan terakhir, kami telah mengidentifikasi kehadiran militer Iran yang paling signifikan di daerah itu sejak dekade terakhir," ujar Gantz menambahkan.
Kantor Gantz mengatakan, Gantz mempresentasikan gambar satelit dari empat kapal perang Iran yang berpatroli di Laut Merah. Iran telah membangun kehadiran angkatan lautnya di Laut Merah selama lebih dari satu dekade. Langkah ini diperlukan untuk melindungi kapal tanker minyak Iran dari ancaman pembajakan.
Israel dan sejumlah negara Arab berbagi keprihatinan tentang pengaruh Iran di kawasan itu, termasuk program nuklirnya. Namun, Iran selalu mengatakan bahwa program nuklirnya memiliki tujuan damai.
Menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ke Timur Tengah pada pekan depan, Gantz telah menyerukan hubungan keamanan yang lebih kuat dengan negara-negara Teluk Arab. Israel berupaya untuk membuka hubungan diplomatik yang lebih luas dengan negara-negara Arab.
Para pemimpin Israel telah lama mengatakan, mereka ingin memperluas hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab. Sebelumnya pada 2020, empat negara Arab yaitu Bahrain, Sudan, Maroko, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah Kesepakatan Abraham yang diinisiasi oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump. Kini, Israel menargetkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Arab Saudi.
Israel dan Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Tetapi keduanya telah berbagi hubungan keamanan rahasia atas permusuhan bersama terhadap Iran. Saudi telah lama dikabarkan menjadi salah satu negara Arab yang mempertimbangkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Pada 2020, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan terbang ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Pertemuan itu terjadi tak lama setelah Israel menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan. Kesepakatan normalisasi serupa kemudian ditandatangani dengan Maroko.
Raja Salman telah lama mendukung keinginan Palestina untuk mendirikan negara merdeka yang mencakup wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem timur. Kerajaan Saudi mendukung solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel dengan Palestina. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah mengizinkan penerbangan antara Israel dan negara-negara Teluk untuk melintasi wilayah udaranya.
Harian Israel Hayom mengungkapkan bahwa, Arab Saudi akan membuka wilayah udaranya untuk maskapai penerbangan Israel. Hal ini merupakan kabar baik bagi ribuan orang Israel dan industri penerbangan lokal.
Wilayah udara Saudi saat ini hanya terbuka untuk perusahaan Israel, ketika terbang ke Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain. Hal ini sesuai dengan Kesepakatan Abraham, yang menjadi landasan normalisasi sejumlah negara Arab dengan Israel. Perusahaan penerbangan India, Air India memiliki izin khusus untuk terbang melalui wilayah udara Saudi antara India dan Israel.
"Semuanya diperkirakan akan segera berubah," kata laporan Israel Hayom.
Normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dengan Israel membuat warga Palestina geram. Sejumlah pemimpin Palestina mengatakan bahwa mereka telah berkhianat dan tidak mendukung kemerdekaan Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika