Bahlil: UMKM Sokoguru Perekonomian
Red: Fernan Rahadi
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadali (kedua kanan) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) berbincang dengan salah satu peserta pada acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di De Tjolomadoe, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (6/7/2022). Kementerian Investasi/BKPM membagikan NIB ke 550 pelaku UMK perseorangan di kawasan Solo Raya yang merupakan kegiatan pertama dari rencana 20 titik tempat pemberian NIB sepanjang 2022. | Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto
REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Kebahagiaan terpancar dari wajah Onny Nurofichah, pemilik toko kelontong tradisional Sampoerna Retail Community (SRC) Sumber Baru Putra saat menerima Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Rabu (6/7/2022) di Solo, Jawa Tengah. NIB diserahkan secara langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia disaksikan Menteri BUMN Erick Thohir, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan para bupati Soloraya dalam acara pemberian NIB Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Turut hadir pada acara tersebut sekitar seratus toko kelontong anggota SRC dan pelaku UMKM binaan PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) asal Soloraya yang telah menerima NIB.
Bahlil mengatakan, UMKM merupakan sokoguru dan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Bahlil meminta siapapun tidak takut dan ragu menjadi pelaku UMKM. Indonesia, ujarnya, dibangun oleh Bung Karno dan Bung Hatta dengan menganut asas sistem koperasi.
"Dan UMKM merupakan sokoguru dan tulang punggung perekonomian kita. Jangan pernah minder jadi UMKM. Jangan pernah takut pada konglomerat-konglomerat," kata Bahlil.
Ia mengatakan, UMKM memegang 61 persen dalam GDP nasional. Dari 131 juta lapangan pekerjaan, 120 juta di antaranya adalah UMKM. Total unit usaha 99,3 persen adalah UMKM yang jumlahnya lebih dari 64 juta pelaku usaha.
Diakuinya banyak pelaku usaha yang belum punya NIB karena kesulitan pengurusan. Karena itu, perizinan berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja hadir untuk memberikan solusi.
Sistem OSS Berbasis Risiko hadir untuk memberikan pelayanan cepat pada pelaku usaha UMKM dalam mendapatkan NIB. Mereka tidak perlu bertemu kepala daerah atau menteri, cukup melalui sistem OSS bisa langsung mendapatkan izin.
"Tujuannya tiga hal, kecepatan, transparansi dan efisiensi. Dengan UU Cipta Kerja semua sudah transparan sekali. Semua bisa lewat OSS. Tidak perlu ketemu bupati, kepala dinas, atau menteri, NIB pelaku UMKM bisa keluar," terang Bahlil.
Onny, warga Eromoko, Kabupaten Wonogiri itu juga berkesempatan untuk berbincang dengan Bahlil dalam acara tersebut. Onny menceritakan dirinya merintis usaha toko kelontong tradisional sejak tahun 2012.
"Alhamdulillah, saya sekarang menggeluti toko kelontong, Pak. Alhamdulillah dari tahun 2012, berarti 10 tahun. Usahanya sekarang luar biasa," kata Onny di hadapan Bahlil dan Erick.
Onny mengaku bahwa ia baru memiliki satu toko kelontong tradisional. Kendati demikian, dirinya bermimpi membuka lebih banyak lagi di daerah lainnya.
"Tetap menjadi pemilik toko kelontong yang bisa melebarkan sayap dan bisa membuka cabang baru di manapun berada," ungkap ibu dua anak tersebut.
Di akhir sesi tanya jawab, Onny menyapa dan mengenalkan teman-temannya sesama pelaku usaha toko kelontong tradisional binaan Sampoerna kepada Bahlil.
Iya, kita semua bakul (pedagang). Jadi ini di bawah nauangannya SRC (Sampoerna Retail Community)," ucap Onny
Ikuti Whatsapp Channel Republika
