REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kementerian Keuangan China sedang mempertimbangkan izin untuk pemerintah daerah menjual obligasi khusus senilai 1,5 triliun yuan atau 220 miliar dolar AS. Rencananya, obligasi akan diluncurkan pada paruh kedua tahun ini.

Dana ini akan digunakan untuk percepatan pendanaan infrastruktur yang bertujuan menopang ekonomi negara. Sumber anonim menyampaikan pada Bloomberg, obligasi ini dimajukan dari kuota tahun depan.

"Ini pertama kalinya, belum pernah terjadi sebelumnya, penerbitan obligasi yang prosesnya cepat," katanya.

Ia menggarisbawahi kekhawatiran yang berkembang di Beijing atas kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Sebelumnya, pemerintah daerah tidak meluncurkan surat utang sampai 1 Januari lalu ketika tahun anggaran baru dimulai.

Oleh karena itu, proposal untuk menyesuaikan batas waktu tersebut perlu ditinjau oleh Dewan Negara dan mungkin juga memerlukan persetujuan dari badan legislatif Kongres Rakyat Nasional. Sebagian besar utang akan digunakan untuk membayar pengeluaran infrastruktur.

Kementerian Keuangan China dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui faks. Sementara itu, pemerintah Presiden China, Xi Jinping mencoba mengembalikan ekonomi ke jalurnya untuk mencapai target pertumbuhan tahunan sekitar 5,5 persen.

Perdana Menteri China, Li Keqiang mengatakan pada pertemuan Kamis (7/7/2022) bahwa fondasi ekonomi masih belum solid. "Upaya keras diperlukan untuk menstabilkan pertumbuhan," katanya kepada pejabat tinggi dari lima wilayah pesisir termasuk Shanghai, Zhejiang dan Guangdong.

Ia menyerukan kepada mereka untuk membuat kebijakan yang lebih mendukung untuk membantu bisnis pulih. Ia menggarisbawahi tekanan pada otoritas lokal bahwa kawasan atau semua pusat kekuatan ekonomi dan pusat manufaktur harus terus memikul tanggung jawab untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan memastikan kekuatan fiskal China.

Ikuti Whatsapp Channel Republika