Sabtu 09 Jul 2022 15:25 WIB

Kebijakan KUR Erick Dorong Penyerapan 32,1 Juta Lapangan Kerja

BUMN mendorong nasabah segmen super mikro dan kecil meningkat hingga 32,1 juta.

Rep: Novita Intan/ Red: Ilham Tirta
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Foto: Republika/Dadang Kurnia
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komitmen Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dalam meningkatkan pembukaan lapangan kerja mendapat apresiasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN dalam risetnya bertajuk 'Dampak Ekonomi dan Sosial Penyaluran KUR Masa Pandemi' memperkirakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melalui BRI memiliki kontribusi besar dalam menyerap 32,1 juta lapangan kerja.

"Alhamdulillah, kalau upaya kita membuka lapangan kerja mendapat apresiasi dari BRIN. Ini tentu merupakan kolaborasi dari banyak pihak yang membantu BUMN untuk terus berkontribusi nyata dalam perekonomian bangsa," ujar Erick, Sabtu (9/7/2022).

Baca Juga

Erick mengatakan, BUMN berupaya mendorong nasabah segmen super mikro, mikro, dan kecil BRI yang saat ini sebanyak 10,7 juta nasabah dapat meningkat hingga 32,1 juta nasabah. BRI telah berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 104,5 triliun bagi 2,7 juta pelaku UMKM pada periode Januari hingga Mei 2022, Angka itu 41,12 persen dari target breakdown pemerintah tahun ini (Januari-Mei) yang sebesar Rp 254,1 triliun kepada BRI.

"Tentu kita tidak boleh berpuas diri, pemerintah berkomitmen terus meningkatkan porsi pembiayaan kepada UMKM yang akan berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja baru," kata Erick.

Erick menyampaikan, porsi pembiayaan bagi UMKM di Indonesia baru sekitar 20 persen atau masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura yang sudah sebesar 39 persen, Malaysia dan Thailand 50 persen, atau Jepang yang mencapai 65 persen dan Korea Selatan 80 persen. Hal itu, kata Erick, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan pembiayaan perbankan untuk sektor UMKM mencapai 30 persen pada 2024 dan terus meningkat hingga 50 persen.

"Bapak presiden beberapa kali menekankan pentingnya keberpihakan terhadap UMKM yang menjadi keharusan, targetnya saat ini 30 persen dahulu. Hal ini karena 52 persen dari 57 juta UMKM belum memiliki akses pembiayaan formal," lanjut Erick.

Maka itu, Erick meminta holding BUMN ultramikro yang digawangi BRI, PNM, dan Pegadaian, tidak sekadar membantu pembiayaan, melainkan juga mendampingi pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan model bisnis pasca-pandemi.

Permintaan itu bukan tanpa alasan. Erick menjelaskan, hanya 12,5 persen UMKM yang tidak terdampak pandemi lantaran mampu memanfaatkan digitalisasi dalam menjual produk. Sementara 87,5 persen UMKM lainnya mengalami tekanan besar akibat pandemi.

Karena itu, holding ultramikro bisa memberikan kemudahan dan kecepatan layanan dalam membantu para pelaku UMKM yang terdampak pandemi melalui sinergi co-location dengan akses bunga lebih rendah dan pelayanan yang lebih baik. "Kita harapkan upaya ini dapat  membawa pelaku UMKM semakin naik kelas dan bisa bersaing dengan baik di dalam maupun dengan negara tetangga. Kenaikan jumlah dana KUR dengan sendirinya akan semakin banyak menyerap tenaga kerja," kata Erick.

Sementara itu, untuk menggenjot lebih banyak UMKM memperoleh aksesibilitas finansial dari lembaga keuangan, pemerintah memperkuat dukungannya terhadap pelaku UMKM lewat layanan penjaminan. Melalui dukungan layanan penjaminan, Jamkrindo yang merupakan anak usaha Indonesia Financial Group (IFG) bertekad membuka peluang aksesibilitas finansial UMKM agar para pelaku usaha bisa naik kelas.

Hingga Juni 2022, realisasi volume penjaminan KUR oleh Jamkrindo mencapai Rp 101,1 triliun dengan UMKM yang menjamin sebanyak 2,21 juta debitur UMKM.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement