REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Pertamina menghentikan uji coba kewajiban pendaftaran kendaraan bermotor pengguna bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina. Langkah tersebut dinilai tak tepat, yang justru membuat proses pengisian BBM menjadi sulit.
Salah satu penyebabnya adalah karena sosialisasinya yang kurang tepat. Masyarakat menganggap bahwa setiap pembelian BBM bersubsidi, harus mendaftar dan menggunakan aplikasi tersebut.
"Langkah korporasi tersebut dinilainya belum tepat waktu, ribet dan bikin heboh di masyarakat," ujar Mulyanto lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (9/7/2022).
Padahal, sebenarnya Pertamina hanya melakukan pendataan kendaraan bermotor untuk kemudian diberi QR code. Kelak QR code tersebut akan digunakan sebagai input data dalam pembatasan BBM bersubsidi.
"Bukan tengah melakukan seleksi mana kendaraan bermotor yang berhak mendapat BBM bersubsidi dan mana yang tidak berhak. Sebab, kriteria kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi tersebut belum ditetapkan oleh pemerintah. Masih sedang digodok," ujar Mulyanto.
Kendati demikian, kebijakan tersebut sudah terlanjur membuat kegaduhan di publik. Sehingga, ia meminta penggunaan aplikasi MyPertamina dihentikan.
"Pertamina perlu membangun komunikasi publik yang lebih baik dengan kalimat-kalimat yang sederhana, mudah dimengerti dan adem bagi publik," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
