REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk menggembangkan dan memberdayakan pengusaha di sektor UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan tambahan alokasi kredit di sektor UMKM. Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan pembangunan ekonomi suatu bangsa harus seimbang dengan membangun pondasi ekonomi yang kuat melalui ekonomi kerakyatan yang didominasi pengusaha UMKM.
Erick berkata, kekuatan UMKM tersebut yang dijadikan sebagai rantai pasok yang berkesinambungan untuk memenuhi pemain global. "Sehingga antara UMKM dan pemain global Nasional tidak bisa berdiri sendiri," kata Erick di Jakarta. Dalam risetnya bertajuk "Dampak Ekonomi dan Sosial Penyaluran KUR di Masa Pandemi" BRIN memperkirakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melalui BRI memiliki kontribusi besar dalam menyerap 32,1 juta lapangan kerja.
Rencana pemerintah yang berpihak dan ingin memberdayakan UMKM dinilai Boyke Rudy Purnomo, S.E., M.M., PhD., CFP, pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM patut diapresiasi. Sebab pengusaha UMKM di Indonesia sudah terbukti tangguh dalam menghadapi krisis yang terjadi. Ia berkata, banyak pengusaha UMKM Indonesia yang bisa bertahan bahkan sejak krisis moneter 1998 hingga krisis multi dimensi akibat Covid-19.
"Kunci dari bisa bertahannya pengusaha UMKM karena social capital yang kuat," ujar Boyke. Menurut dia, jika social capital dapat disinergikan dengan BUMN, tentu saja akan menjadi menjadi daya ungkit yang cukup besar untuk recovery perekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. "Namun jika tidak disinergikan maka ekonomi kita tidak memiliki daya tawar yang tinggi di pasar global," ucap Boyke.
Langkah Menteri Erick dan Bank Himbara untuk menambah kredit ke pengusaha UMKM dinilai Boyke merupakan bukti nyata keberpihakan Negara. Namun bantuan dana tersebut tidaklah cukup karena jumlah yang sangat banyak dan spektrum pengusaha UMKM sangat luas, tentu permasalahan yang terjadi tidak sama. Sehingga intervensi yang dilakukan BUMN harus sesuai dengan permasalahan yang terjadi di UMKM.
Jika intervensi tidak sesuai dengan permasalahan, maka keberpihakan BUMN ke UMKM hanya sekadar selogan. Boyke berujar peran Menteri Erick untuk mengorkestrasikan UMKM dan BUMN sangat kritikal. Terlebih lagi BUMN diberikan mandat oleh UU untuk berperan sebagai kepanjangan tangan Negara dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, sehingga tugas utama Erick dan BUMN saat ini adalah membina serta menjadikan UMKM mitra bisnis strategis. Pada akhirnya tugas utama BUMN sebagai badan usaha yang mencari keuntungan dapat sejalan dengan bisnis UMKM.
Menurut dia, kini yang dibutuhkan adalah menjadikan UMKM sebagai mitra strategis untuk memperkuat rantai pasok BUMN. Jika rantai pasok sesuai dengan kegiatan usaha BUMN, maka kelangsungan UMKM dapat terus terjaga. Sehingga kehadiran UMKM di BUMN tak sekadar menjadi beban. Tetapi bersama-sama tumbuh untuk membangun ekonomi Indonesia.
"Menteri Erick dan BUMN dapat memiliki peran aktif untuk mensinergikan yang apik antara UMKM dan BUMN. Menjadikan mitra bisnis BUMN akan membuat harga diri UMKM meningkat. Momentum tersebut harus dimanfaatkan agar UMKM dapat memperkokoh perekonomian Nasional. Sehingga pendekatan tak sekadar kucuran dana CSR atau kredit UMKM," kata Boyke.
Jika Menteri Erick mampu mensinergikan dan menjadikan UMKM mitra bisnis strategis BUMN, maka akan membuat perekonomi Nasional tumbuh dan semakin tangguh. Dengan menjadikan UMKM mitra bisnis strategis BUMN, dipercaya perekonomian Nasional dapat tumbuh satu persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika