Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 pada Senin (30/9) telah berakhir masa tugasnya. Pada 1 Oktober 2019, giliran anggota DPR periode 2019-2024 dilantik. Hiruk pikuk pelantikan wakil rakyat yang baru tak pelak menjadi perhatian di tengah kondisi negeri yang 'sakit parah'.
Tidak hanya kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum tuntas. Kini kerusuhan Wamena membuat suasana negeri semakin mencekam. Efek domino dari wacana disintegrasi Papua.
Begitupun gelombang massa yang turun ke jalan sebagai respon atas ulah DPR di akhir masa jabatannya. Sidang kejar tayang tanpa peduli opini publik, menuai kontra yang berkepanjangan. Tidak ada saluran yang jelas untuk suara mereka. Aspirasi rakyat tidak didengar.
Beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) kontroversial, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi pemicu amarah anak negeri. Akhirnya ditandai dengan demo besar-besaran mahasiswa dan pelajar hingga berbagai elemen masyarakat, pada pekan lalu hingga kini.
Rakyat menginginkan perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan mereka. Maka diharapkan produk legislasi wakil mereka pada periode yang baru, lebih pro rakyat bukan untuk melayani kepentingan elite saja. Rakyat membutuhkan kesungguhan pengurusan dari penguasa. Meskipun sejatinya sulit berharap banyak dari pengurusan umat ala sekularisme.
Apalagi jika menelisik berbagai kasus yang berkelindan di tubuh umat, saat ini. Perlu adanya pemimpin yang bertindak cepat dan tepat mengatasi seluruh persoalan dengan solusi sahih. Lambannya penguasa disertai solusi pragmatis, tidak benar-benar menuntaskan persoalan.
Hingga seandainya seluruh doa yang naik ke langit dapat didengar, pasti bergemuruh pilu dan derita akibat bencana yang datang bertubi-tubi menimpa tubuh umat, akibat tidak adanya tindakan nyata dari seorang pemimpin yang takut pada Allah.
Melalui pelantikan anggota DPR yang baru, semoga membawa secercah harapan untuk kebaikan tanah air. Berharap mereka sungguh-sungguh mewakili rakyat. Berpikir sebagaimana rakyat. Mengerti seluruh urusan rakyat dan bersungguh-sungguh mencarikan jalan ke luar bagi seluruh permasalahan di bumi pertiwi.
Bersedia menjadi kepanjangan tangan rakyat. Mengendalikan seluruh urusan bernegara, dan menjaga hak-hak rakyat dengan sebaik-baik kepemimpinan yang berlandaskan takwa. Dengan ini kami memohon, tolong titip negeri ini.
Pengirim: Lulu Nugroho, Muslimah Penulis dari Cirebon
Ikuti Whatsapp Channel Republika