Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 pada Senin (30/9) telah berakhir masa tugasnya. Pada 1 Oktober 2019, giliran anggota DPR periode 2019-2024 dilantik. Hiruk pikuk pelantikan wakil rakyat yang baru tak pelak menjadi perhatian di tengah kondisi negeri yang 'sakit parah'.

Tidak hanya kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum tuntas. Kini kerusuhan Wamena membuat suasana negeri semakin mencekam. Efek domino dari wacana disintegrasi Papua.

Begitupun gelombang massa yang turun ke jalan sebagai respon atas ulah DPR di akhir masa jabatannya. Sidang kejar tayang tanpa peduli opini publik, menuai kontra yang berkepanjangan. Tidak ada saluran yang jelas untuk suara mereka. Aspirasi rakyat tidak didengar. 

Beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) kontroversial, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi pemicu amarah anak negeri. Akhirnya ditandai dengan demo besar-besaran mahasiswa dan pelajar hingga berbagai elemen masyarakat, pada pekan lalu hingga kini.