REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Anthony Blinken mendesak China dan ASEAN untuk menekan junta Myanmar memulihkan demokrasi di negara tersebut. Blinken kembali mengecam penindasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap pihak-pihak penentang kudeta.
“Saya pikir itu kewajiban bagi China dan demi kepentingan China untuk melihat Burma (Myanmar) kembali ke jalannya sebelum diganggu oleh kudeta,” kata Blinken saat melakukan konferensi pers di Bangkok, Thailand, Ahad (10/7/2022), dikutip laman Voice of America.
Dia turut menyinggung tentang five point concencus yang disepakati ASEAN, termasuk di dalamnya Myanmar, tahun lalu sebagai acuan penyelesaian krisis politik di Negeri Seribu Pagoda. Blinken menilai, tidak ada kemajuan positif dalam penerapan kesepakatan tersebut.
“Negara-negara ASEAN perlu meminta pertanggungjawaban rezim untuk itu; terus menuntut penghentian kekerasan dan pembebasan tahanan,” ujarnya.
Blinken sangat menyayangkan bahwa junta Myanmar masih terus melakukan penindasan terhadap rakyat, termasuk mereka yang menentang kudeta. “Kita terus melihat kekerasan yang dilakukan terhadap mereka oleh rezim. Kita terus melihat hampir seluruh oposisi di penjara atau di pengasingan,” ucapnya.
Five point consensus disepakati pada April 2021. Dalam konsensus tersebut, ASEAN menyerukan agar aksi kekerasan di Myanmar segera diakhiri dan para pihak menahan diri sepenuhnya. Myanmar pun diminta segera memulai dialog konstruktif guna menemukan solusi damai. Selanjutnya utusan khusus ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. ASEAN pun akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi ASEAN bakal mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Pada awal Februari 2021, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD). NLD adalah partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
Setelah kudeta, hampir seluruh wilayah di Myanmar diguncang gelombang demonstrasi. Massa menentang kudeta dan menyerukan agar para pemimpin sipil yang ditangkap dibebaskan. Namun militer Myanmar merespons aksi tersebut secara represif dan brutal. Lebih dari 1.000 orang dilaporkan tewas sejak demonstrasi pecah Februari tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika