REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Mandat Dewan Keamanan PBB untuk bantuan PBB untuk sekitar 4 juta orang di Suriah dari Turki habis pada Ahad (10/7/2022). Para diplomat berusaha membuat kesepakatan dengan Rusia yang berselisih dengan Amerika Serikat (AS) dalam memperpanjang operasi bantuan.
Para diplomat mengatakan Irlandia dan Norwegia masih berusaha mencapai kompromi. Tapi tampaknya tidak ada pemungutan suara pada Ahad kemarin sehingga kemungkinan besar operasi bantuan akan dihentikan.
Masa mandat sudah berakhir pada tahun 2020 tapi diperpanjang satu hari kemudian oleh upaya Dewan Keamanan yang kelima. Di stasiun televisi Kanada, CBC, Kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) Martin Griffiths mengatakan bantuan itu berupa makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara.
Bantuan tersebut, kata Griffiths, tentang hidup dan mati bila tidak dilanjutkan "orang-orang akan meninggal dunia." Rusia memveto perpanjangan bantuan selama tahun pada Jumat (8/7/2022) lalu. Kemudian gagal mendorong perpanjangan selama enam bulan yang mereka usulkan.
Rusia mengusulkan Dewan Keamanan yang terdiri dari 15 negara anggota mengeluarkan resolusi lagi pada bulan Januari untuk memperpanjang bantuan selama enam bulan lagi. AS, Inggris, dan Prancis mengatakan perpanjangan enam bulan tidak cukup bagi kelompok kemanusian merencanakan dan mengoperasikan bantuan dengan efektif.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield bertemu dengan kelompok-kelompok kemanusian. Mereka memberitahunya tanpa bantuan PBB 70 persen kebutuhan pangan tidak akan terpenuhi.
"Seluruh generasi sedang terancam, NGO-NGO (organisasi bantuan) meminta Dewan Keamanan PBB untuk melanjutkan perjuangan menyelamatkan nyawa-nyawa ini, kami sudah bekerja sepanjang pekan dengan Dewan Keamanan PBB untuk mencapai kompromi," katanya.
Deputi Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy membalasnya di Twitter. "Tidak perlu ada perjuangan dan anda mengetahuinya dengan sempurna," katanya.
Setelah dua pemungutan suara di Dewan Keamanan pada Jumat lalu. Polyanskiy mengatakan Moskow akan terus memveto setiap usulan yang bukan usulannya.
Rusia berpendapat operasi bantuan PBB melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Suriah. Mereka mengatakan bantuan harusnya dikirimkan dari dalam negeri, tapi oposisi khawatir makanan dan bantuan lain akan dikuasai pemerintah setempat.
Isu operasi bantuan sudah lama menjadi bahan perdebatan di pemungutan suara Dewan Keamanan. Tapi tahun ini terjadi di saat hubungan Rusia dan Barat semakin memanas karena invasi Moskow ke Ukraina.
Pada tahun 2014 lalu Dewan Keamanan memberikan wewenang untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah yang dikuasai oposisi Suriah dari Irak, Yordania, dan dua titik di Turki. Tapi veto Rusia dan Cina menguranginya menjadi satu titik di perbatasan Turki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika