Friday, 8 Jumadil Awwal 1444 / 02 December 2022

Friday, 8 Jumadil Awwal 1444 / 02 December 2022

8 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Pakar UGM Sarankan Pertalite untuk Sepeda motor dan Angkot

Senin 11 Jul 2022 05:07 WIB

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra

Petugas melayani pendaftaran warga untuk membeli solar dan pertalite di SPBU Giwangan, Kota Yogyakarta, Jumat (1/7/2022).

Petugas melayani pendaftaran warga untuk membeli solar dan pertalite di SPBU Giwangan, Kota Yogyakarta, Jumat (1/7/2022).

Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Aplikasi MyPertamina dipandang masih belum tepat untuk diterapkan di SPBU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyarankan, bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis pertalite hanya diperuntukkan bagi kendaraan sepeda motor dan angkutan umum. "Pertalite perlu pembatasan untuk menurunkan beban subsidi di APBN. Kriteria pembatasan dibuat sederhana dan operated di SPBU, tanpa MyPertamina," ujarnya di Jakarta, Senin (11/7/2022).

Aplikasi MyPertamina dipandang masih belum tepat untuk diterapkan di SPBU, mengingat infrastruktur digital masih belum memadami, serta faktor gagap teknologi. Skema pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi yang langsung menyasar subjek penerima akan mudah diterapkan saat proses pengisian di SPBU.

Baca: Kapal Pertamina Prime Angkut Minyak Rusia Diblokade Greenpeace Cabang Denmark

Skema ini juga dinilai mampu meredam peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. "Premium dihapuskan, alasannya meski volume kecil dan distribusi hanya di luar Jamali (Jawa, Bali, dan Madura), tapi impor dan subsidi content cukup besar," kata Fahmy.

Pertamina menyatakan pemulihan ekonomi pascapandemi melandai telah berdampak terhadap peningkatan mobilitas masyarakat, sehingga tren penjualan BBM dan elpiji ikut naik. Apabila, tren ini terus berlanjut, konsumsi BBM subsidi akan melebihi kuota.

Pemerintah sedang melakukan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkhusus mengenai kriteria kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya harus menjaga kuota BBM subsidi agar tidak melebih kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sebanyak 40 persen penduduk miskin dan rentan miskin hanya mengkonsumsi 20 persen BBM. Tetapi, sekitar 60 persen ekonomi teratas justru mengkonsumsi 80 persen BBM subsidi.

Pertamina memastikan BBM subsidi dipergunakan oleh segmen masyarakat yang berhak dan kendaraan yang sesuai ketentuan, salah satunya melalui pendaftaran plat nomer kendaraan ke platform digital MyPertamina terhitung sejak 1 Juli 2022.

Baca: Akun Instagram Greenpeace Dipenuhi Komentar Amarah Usai Blokade Kapal Pertamina

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile