REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Majelis Masyayikh Pesantren Indonesia, KH Abdul Ghoffarrozin atau Gus Rozin menyampaikan, kekerasan seksual yang terjadi di pesantren tentu mencemaskan. Namun, para orang tua tidak perlu khawatir saat ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren.
"Para calon wali santri yang ingin memondokkan anaknya jangan takut terhadap kejadian di pesantren itu, tetapi kita juga mengimbau agar lebih selektif. Misalnya, pilih pesantren yang ajaran keagamaannya jelas, dan mempunyai sanad," kata dia kepada Republika.co.id, Senin (11/7/2022).
Selain itu, Gus Rozin juga menyarankan untuk memilih pesantren yang memiliki peran aktif dari ibu nyai. "Karena saya berpandangan, bahwa pesantren-pesantren yang ibu nyai-nya aktif itu tentu memiliki mekanisme kultural yang sangat kuat untuk pencegahan kekerasan seksual," jelasnya.
Gus Rozin juga mengimbau seluruh pondok pesantren untuk melakukan introspeksi internal. Dia menekankan, pesantren mempunyai kewajiban untuk meningkatkan moral dan akhlak kepada segenap jajaran staf pengajar maupun kru pesantren. "Termasuk juga menciptakan mekanisme pencegahan kekerasan seksual di pesantren," ujar pengasuh Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah itu.
Kasus kekerasan seksual di pesantren yang mencuat belakangan ini, tegas Gus Rozin, bukan cerminan semua pesantren di Indonesia. Menurutnya, kasus tersebut tentu tidak sebanding dengan puluhan ribu pesantren di Indonesia.
"Jumlah pesantren di Indonesia hampir 35 ribu, tentu itu bukan cerminan buruk dari pesantren di Indonesia. Maka kita tidak perlu mengkhawatirkan keberadaan para santri di pesantren, terutama santri putri di pesantren. Karena mayoritas pesantren menaruh perhatian terhadap akhlaqul karimah, moralitas, dan marwah para santri putrinya," tuturnya.
Gus Rozin menambahkan, banyak pesantren yang telah mendapat kepercayaan masyarakat dan tidak pernah ada kasus apapun. Justru pesantren seperti inilah yang terkadang belum terdaftar di pemerintah. "Terdaftar (di pemerintah) atau tidak, saya kira itu mekanisme administratif. Dalam hal ini, bisa efektif, bisa tidak," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika