REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pihaknya membangun sistem data keanggotaan partai menyesuaikan dengan data kependudukan agar kecil kemungkinan adanya kartu tanda anggota (KTA) ganda.

Di sisi lain, dia juga mengakui, data ganda bisa terjadi dengan parpol lain karena sistem yang memang tidak terintegrasi. "Namun untuk kegandaan dengan parpol lain tentu masih bisa terjadi karena sistem keanggotan tiap-tiap partai sendiri-sendiri belum terintegrasi," ujar Kamhar saat dikonfirmasi Republika, Senin (11/7/2022).

Data ganda ini bisa saja terjadi karena seorang anggota terdaftar di lebih dari satu parpol. Kemungkinan yang bersangkutan telah menjadi bagian dari parpol lain, tetapi data keanggotaannya belum berubah atau dihapus di parpol sebelumnya.

Dia mengatakan, seorang anggota yang keluar dari partai mesti melapor atau diketahui untuk kemudian datanya dihapus. Menurut dia, persoalan data ganda anggota parpol ini menjadi perhatian semua partai.