REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Amerika Serikat (AS) berencana membangun kompleks diplomatik di atas properti pribadi yang disita oleh Israel dari Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem Timur. Dalam sebuah pernyataan pada Ahad (10/7/2022), Pusat Hukum Hak Minoritas Arab di Israel (Adalah) telah menemukan bukti baru bahwa kompleks diplomatik itu dibangun di bawah rencana bersama AS-Israel.

"Tanah di mana Kompleks Diplomatik AS akan dibangun terdaftar atas nama Negara Israel, tetapi disita secara ilegal dari pengungsi Palestina dan pengungsi internal Palestina menggunakan Absentees Property Law Israel 1950," kata organisasi hak asasi manusia itu dilansir Anadolu Agency, Senin (11/7/2022).

Pusat Hukum Hak Minoritas Arab di Israel mengatakan keturunan pemilik asli properti itu, termasuk warga AS dan penduduk Palestina di Yerusalem Timur, menuntut pembatalan segera rencana pembangunan kompleks diplomatik tersebut. Jika pembangunan dilanjutkan maka kompleks kedutaan AS akan berlokasi di tanah yang disita dari Palestina dan melanggar hukum internasional.

"Jika dibangun, kompleks kedutaan AS akan berlokasi di tanah yang disita dari Palestina yang melanggar hukum internasional," ujar pernyataan organisasi hak asasi manusia tersebut.

Presiden AS Joe Biden dijadwalkan tiba di Israel pada 13 Juli. Biden juga akan mengunjungi Kota Ramallah di Tepi Barat dan Arab Saudi.

Pada Juni lalu, Amerika Serikat menegaskan kembali komitmennya untuk membuka kantor konsulat di Yerusalem. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan para pejabat AS telah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin senior Palestina. "Kami benar-benar telah menghidupkan kembali hubungan antara Amerika Serikat dan Otoritas Palestina, dan juga dengan rakyat Palestina," kata Price.

Price mengatakan komitmen AS untuk membuka kembali kantor konsulat di Yerusalem ditandai dengan pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Antony AS Blinken dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Termasuk rencana kunjungan Presiden Biden ke Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika