Penyebab Tersendatnya Beasiswa 114 Mahasiswa Papua di DIY
Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Fernan Rahadi
Beasiswa (ilustrasi) | Foto: PxHere
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Tersendatnya beasiswa yang seharusnya diterima mahasiswa DIY asal Manokwari, Papua Barat diduga karena adanya pergantian kepala daerah. Hal ini disampaikan Ketua Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM), Gabriel Lele.
Pasalnya, sejak 2020 mahasiswa asal Papua tersebut sudah tidak menerima beasiswa dari pemerintah daerah (pemda) setempat. Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua se-DIY (IPMAPA) pun melaporkan hal ini ke Ombudsman RI (ORI) DIY beberapa waktu lalu.
Gabriel menyebut, beasiswa yang didapatkan oleh mahasiswa ini bukan merupakan tipe beasiswa dari kerja sama antara Pemda Papua dengan kampus, yang mana tidak diperkuat dengan adanya kontrak atau tidak memiliki ikatan. Namun, beasiswa tersebut modelnya hanya seperti bantuan sosial.
"Kasus mahasiswa yang terkatung-katung di Yogya dengan beasiswa itu bukan tipe yang ini (ada kontrak), mereka itu para mahasiswa yang untuk beberapa waktu lalu dibantu oleh Pemda (Papua) tanpa ikatan, tanpa kontrak, itu modelnya seperti bantuan sosial. Kalau pemerintah punya uang, pemerintah kasih, kalau tidak ada uang kan kita masyarakat juga tidak bisa menuntut," kata Gabriel kepada Republika melalui sambungan telepon, Selasa (12/7/2022).
Hal yang menjadi permasalahan, katanya, terkait keberlanjutan dari beasiswa tersebut. Gabriel menduga bahwa adanya pergantian kepala daerah yang menyebabkan beasiswa tersebut tidak lagi diberikan kepada mahasiswa. "Misalnya kepala daerah yang sebelumnya sudah memberikan dan menjanjikan akan terus memberikan, lalu tiba-tiba kepala daerahnya itu diganti," ujarnya.
Dengan adanya pergantian kepala daerah ini, kebijakan yang dikeluarkan pun berbeda. Hal ini yang menjadikan pemberian beasiswa kepada mahasiswa tersendat.
Mahasiswa pun juga tidak memiliki dasar yang kuat untuk menuntut beasiswa yang tidak dibayarkan, dikarenakan tidak adanya kontrak yang mengikat. "Sehingga lagi-lagi namanya bantuan sosial itu kalau pemerintah mau ngasih ya kita berterima kasih, tapi kalau tidak kasih tidak ada konsekuensi hukumnya," lanjut Gabriel.
Seperti diketahui, sebanyak 114 mahasiswa yang berasal dari Manokwari, Papua Barat tidak kunjung menerima beasiswa dari pemerintah setempat. Penerimaan beasiswa tersebut tersendat sejak 2020 hingga saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
