REPUBLIKA.CO.ID., WASHINGTON -- Kelompok teroris YPG/PKK terus merekrut tentara anak-anak tahun lalu di Suriah utara, menurut laporan PBB yang dirilis Senin (11/7/2022).
Kelompok yang mengubah namanya menjadi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan didukung oleh AS dan negara-negara Barat merekrut 221 tentara anak, kata laporan tahunan Anak-anak dan Konflik Bersenjata oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Laporan tersebut mencakup periode dari Januari hingga Desember 2021 dan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat dalam perekrutan dan penggunaan anak-anak, pembunuhan anak-anak dan kekerasan seksual terhadap anak-anak.
Laporan itu juga mengatakan cabang lain dari YPG/PKK, yang disebut "Pasukan Keamanan Dalam Negeri" merekrut 24 anak-anak sebagai tentara di Suriah utara dan timur.
Selain itu, "Pasukan Pembebasan Afrin," yang terkait dengan kelompok teror yang sama, merekrut dua anak pada tahun 2021.
Menurut laporan itu, "Pasukan Keamanan Dalam Negeri" memenjarakan 43 anak, sedangkan YPG/PKK memenjarakan enam anak di wilayah yang mereka duduki.
“Pada akhir tahun 2021, lebih dari 800 anak, termasuk orang asing, dilaporkan tetap ditahan karena diduga berhubungan dengan ISIS di timur laut Republik Arab Suriah,” kata laporan itu, merujuk pada penjara yang dikelola YPG/PKK.
Laporan itu juga mencatat bahwa YPG/PKK membunuh 55 anak pada tahun 2021, sedangkan "Pasukan Keamanan Dalam Negeri" dan "Pasukan Pembebasan Afrin" membunuh 18 anak tahun lalu.
Juga ada laporan serangan terhadap 45 sekolah dan rumah sakit di Suriah, dengan perincian 26 di antaranya dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad dan pasukan pro-pemerintah sementara 12 di antaranya dikaitkan dengan kelompok teror YPG/PKK.
Kelompok ini juga menyita 12 sekolah dan rumah sakit untuk keperluan militer.
Mereka juga menolak akses kemanusiaan untuk anak-anak.
Laporan itu mengatakan jumlah tertinggi pelanggaran berat telah diverifikasi di Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina, Somalia, Suriah dan Yaman.
"Jumlah kasus penculikan meningkat lebih dari 20 persen dan kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, lebih dari 20 persen," kata laporan itu.
"Jumlah serangan terhadap sekolah dan rumah sakit meningkat sebesar 5 persen dalam konteks penutupan sekolah, penggunaan sekolah oleh militer dan pengabaian hak anak atas pendidikan dan kesehatan, dan situasinya diperparah oleh pandemi Covid-19," tambah laporan itu.
Disebutkan kelompok bersenjata non-negara bertanggung jawab atas 55 persen pelanggaran dan pasukan negara bertanggung jawab atas 25 persen.
"Dan sisa pelanggaran berasal dari dari baku tembak, penggunaan alat peledak improvisasi, sisa-sisa bahan peledak perang dan ranjau darat, atau dilakukan oleh pelaku tak dikenal," kata laporan itu lagi.
"Lebih dari 25 persen korban anak-anak akibat alat peledak improvisasi, sisa-sisa bahan peledak perang dan ranjau darat, dengan total 2.257 korban anak-anak," tambah PBB lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika