REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA – Sekolah dasar negeri (SDN) di kota Solo sepi dari pendaftaran siswa baru. Fenomena yang telah terjadi sejak enam tahun lalu itu dinilai karena berhasilnya program keluarga berencana (KB).
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dian Rineta mengatakan ada perbedaan jumlah siswa baru dari sejak enam tahun lalu. Menurutnya, hal itu mengindikasikan program pemerintah KB berhasil.
“Ditarik enam tahun lalu karena anaknya ini umurnya sekitar enam atau tujuh tahun berarti KB-nya berhasil. Soalnya jumlah anak sekolah hanya ada dua kemungkinan, anak usia sekolah tidak ada lagi atau anaknya memang belum sekolah,” ungkapnya ketika ditemui di kantornya pada Selasa (12/7/2022) sore.
Menurut Dian, jumlah pendaftar SD tidak mencapai 28 kursi yang disediakan, bahkan ada yang di bawah 20.
“Jadi memang kuotanya negeri itu banyak melebihi, hampir tidak memberi swasta kesempatan. Jadi kalau semua negeri penuh bisa jadi swasta itu hanya dapat sisanya,” katanya.
Meski demikian, untuk di wilayah kota, lebih banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya di sekolah swasta.
“Tingkat keinginan orang tua untuk menyekolahkan swasta itu cukup tinggi. Biasanya begini, untuk orang tua dengan kondisi keuangan menengah ke atas untuk jenjang SD, SMP itu mengambil swasta. Nah baru ketika SMA itu negeri,” katanya.
Menurut Dian, SDN Sriwedari 197 pada beberapa tahun belakangan tidak dapat bersaing dengan sekolah swasta, khususnya yang berbasis agama. Ia menambahkan keadaan tersebut diperparah lingkungan sekitarnya.
“Dalam perjalanannya, karena di lingkungan itu banyak lingkungan dengan sekolah swasta sekolah berbasis agama. Memang lingkungan di sekitarnya banyak perumahan lama. jadi memang jumlah anak yang usianya sekolah di sana itu (Sriwedari) tidak ada. Bukan karena tidak ada yang mendaftar,” katanya.
Dian mengatakan pihaknya akan memetakan sejumlah sekolah yang sepi pendaftar. Pemetaan itu untuk mendukung pengabungan sekolah (regrouping).
“Kami sudah memetakan beberapa sekolah yang kondisinya sama. Akan kami kaji terlebih dahulu, karena banyak aspek dan pertimbangan untuk melakukan regrouping,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika