Masyarakat Bisa Melihat Jernih Pelintiran Kegiatan Zulkifli Hasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo berharap masyarakat tidak termakan isu pelintiran: “Mendag memakai program pemerintah agar rakyat memilih putrinya”. Isu ini dimunculkan karena pemain impor pangan dan oknum backing-nya mulai gerah.

Dengan segala kerendahan hati, Dradjad memohon masyarakat melihat kegiatan Ketum PAN dalam acara PANsar Murah di Lampung secara jernih dan objektif. Kenapa? Karena, ada pelintiran oleh oknum pers tertentu yang pertama mengangkatnya, yang akhirnya membuat gaduh.

"Pelintirannya adalah: 'Mendag memakai program pemerintah agar rakyat memilih putrinya’,” kata Dradjad, Rabu (14/7/2022).

Dradjad menyebut, hal itu sebagai pelintiran karena isu itu bertentangan dengan faktanya. Dijelaskannya, pertama, kegiatan tersebut adalah acara PAN, bukan acara Kemendag. "Bang Zul hadir sebagai Ketum PAN, bukan sebagai Mendag. Acara diadakan pada akhir pekan, bukan pada hari kerja. Mendag memang terbiasa bekerja di luar jam kerja. Namun, jika dia sesekali memakai akhir pekan untuk keluarga atau PAN, mosok tidak boleh?” ungkap ekonom INDEF ini.

Kedua, lanjut Dradjad, PANsar Murah tersebut dibiayai oleh pengurus dan kader PAN sendiri. Adanya Minyakita dipelintir sebagai pemanfaatan program pemerintah. "Itu terbolak-balik,” jelas Dradjad.

Ditambahkannya, kegiatan berbagi dengan rakyat seperti ini sering dilakukan PAN. Contohnya, bulan April 2022, Eko Patrio anggota DPR dari PAN mengadakan PANsar Murah di 6 tempat di DKI Jakarta. Sembako dengan harga Rp 150 ribu dijual hanya Rp 30 ribu. Subsidinya Rp 120 ribu.

Jika sekarang yang disubsidi oleh kader PAN adalah Minyakita, paparnya, bukankah itu justru membantu sosialisasi Minyakita di masyarakat? Jika ibu-ibu banyak yang kenal dan beli Minyakita, muncul tekanan pasar terhadap swasta untuk menurunkan harga migor. Jadi acara tersebut bukan memanfatkan, melainkan justru membantu program pemerintah.

Ketiga, apa yang diucapkan Zulkifli Hasan adalah sebagai Ketum PAN, bukan sebagai Mendag. Ketum parpol tentu boleh meminta dukungan rakyat. "Jika dikomentari terkait pelanggaran pemilu, masa kampanye kan belum dimulai? Apakah politisi tidak boleh silaturahmi dengan konstituen?” tanya politikus senior PAN ini.

Ucapan jika Futri terpilih, acara seperti ini bisa dua bulan sekali, itu justru wujud komitmen kepada konstituen. Jauh-jauh hari Ketum PAN sudah mewajibkan Futri berbagi dengan rakyat. "Apakah politisi tidak boleh berbagi? Secara realitas politik, silakan yang komen itu menjadi politisi dan membuat acara. Banyak yang hadirkah jika dia tidak mau atau tidak mampu berbagi dengan rakyat?” ungkap Dradjad.

Lalu, mengapa muncul pelintiran yang berujung kegaduhan? Dradjad mengatakan belum tahu pasti. "Yang saya tahu, Mendag Zulhas sedang menertibkan impor dan bidang tugas Kemendag lainnya. Sebagian pemain impor dan oknum backing-nya mulai gerah. Apakah mereka ini “bermain” dengan oknum pers untuk mendiskreditkan Mendag, kita lihat saja nanti,” kata Dradjad.

Meski demikian, Dradjad mengatakan, menyadari PAN perlu memperbaiki manajemen acaranya. Panitia harus dengan gamblang mengumumkan, bahwa acaranya adalah acara PAN, bukan Kemendag. "Bang Zul berpidato sebagai Ketum PAN, bukan Mendag. Intinya, pengurus dan kader PAN harus menerapkan Chinese Wall, yaitu pemisahan amanat bang Zul sebagai Ketum PAN dengan sebagai Mendag,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika