REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksanaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021. Opini WTP yang diraih ini menandai pencapaian Kementan dalam mempertahankan opini audit yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 6 tahun berturtut-turut.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan pencapaian ini menjadi indikator dari kinerja tata kelola anggaran di Kementan dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Ia menuturkan pihaknya akan berupaya membenahi dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan secara lebih baik bagi kepentingan rakyat.
“Tidak gampang mendapatkan WTP, dan kami terbuka, kami mohon agar terus di asistensi oleh BPK, kami siap untuk bekerja lebih baik ke depan,” katanya, Kamis (14/7/2022).
Syahrul nengatakan, Kementan tidak mungkin mampu meraih opini WTP selama enam tahun berturut-turut jika tidak disertai dengan sinergi dan kerjakeras seluruh jajaran di Kementan. Ia berharap, capaian tersebut perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menghadirkan tata kelola yang baik pada anggaran pemerintah.
“WTP bukan simbol hebat seorang pemimpin, tapi ini adalah akumulasi kerja keras dari bawah, semua pihak dan jajaran, karena yang sangat mendasar adalah bagaimana menghadirkan administrasi yang baik," katanya.
Sementara itu, Anggota IV BPK, Haerul Saleh, mengungkapkan pemeriksaan keuangan yang dilakukan pihaknya diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata Kelola keuangan negara yang akuntabel dan bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.
“BPK diberi peran yang sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan negara atau APBN agar dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Haerul Saleh.
Lebih lanjut ia berharap agar opini WTP ini dapat memicu kinerja keuangan pemerintah agar lebih baik sesuai dengan undang-undang dan instruksi Presiden.