REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memprioritaskan siswa dari keluarga miskin untuk mengisi sekolah yang minim murid. Ia menambahkan, jumlah sekolah yang kekurangan siswa di Jawa Tengah tidak terlalu banyak.
Ganjar mengatakan, sekitar 90 persen sekolah negeri yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terisi dengan jumlah ideal. "Apalagi yang ada di dalam kota, makanya kami prediksi dan kami perhitungkan," kata Ganjar di Solo, Kamis (14/7/2022).
Kendati demikian, ia mengatakan, banyak sekolah swasta dengan kualitas baik, terutama yang ada di dalam kota. "Itu (sekolah swasta) bisa diisi, (sebagian lagi) bisa tertampung di sekolah negeri. Makanya kami ingatkan beberapa daerah melakukan itu (memastikan keterisian sekolah negeri)," katanya.
Sebelumnya, terkait dengan sejumlah sekolah dengan siswa minim, Pemerintah Kota Surakarta sudah mulai melakukan pemetaan untuk selanjutnya dilakukan penggabungan atau regrouping. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Hery Mulyono mengatakan, masalah yang muncul pada PPDB tahun ini adalah kekurangan siswa di beberapa sekolah dasar.
"Yang paling menonjol SDN Sriwedari hanya satu anak (menerima satu siswa baru)," katanya.
Mengenai hal itu, menurut dia, sebetulnya bukan menjadi permasalahan besar. Bahkan, tidak ada keberatan yang muncul dari orang tua siswa.
"Namun kewajiban pemerintah memperbaiki, di laporan tadi (kepada Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming) kami sampaikan bahwa regrouping hanya salah satu dari solusi terkait masalah kekurangan siswa sekolah," katanya.
Ia mengatakan, penggabungan sekolah bisa dilakukan selama memenuhi ketentuan yang disyaratkan pemerintah, di antaranya jumlah siswa di satu sekolah itu kurang dari 100 anak, jarak antara satu sekolah dengan sekolah yang lain kurang dari 1 km, dan ada dua atau lebih sekolah yang berada di dalam satu halaman. Pihaknya mencatat untuk PPDB tahun ini ada sekitar sepuluh sekolah dasar di Kota Solo yang menerima siswa baru kurang dari sepuluh anak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika