REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pemerintah Rusia mengecam Amerika Serikat (AS) dan Inggris karena membantu melatih angkatan bersenjata Ukraina. Moskow menilai kedua negara tersebut melakukan “perang hibrida”.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Maria Zakharova mengungkapkan, AS telah memberi Ukraina instruktur yang membantu pasukan Ukraina menggunakan high mobility artillery rocket systems (HIMARS). “Pasukan Ukraina menggunakan HIMARS yang diterima dari AS di mana-mana,” kata Zakharova, Kamis (14/7/2022).
Menurut Zakharova, pasukan Ukraina, yang telah mengetahui cara menggunakan dan mengarahkan HIMARS, menyerang daerah sipil yang kini dikuasai Rusia. AS mengungkapkan, delapan sistem HIMARS akan beroperasi di Ukraina pada pertengahan Juli. Analis militer yakin, keberadaan senjata berpresisi tinggi itu akan menjadi “pengubah permainan”.
Selain soal HIMARS, Zakharova pun mengkritik keputusan Inggris memboyong ratusan tentara Ukraina ke negara mereka untuk mengikuti pelatihan senjata. Menurutnya, inisiatif terbaru Inggris untuk melatih hingga 10 ribu tentara Ukraina selama beberapa bulan mendatang adalah bagian dari “perang hibrida” Barat melawan Rusia.
Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan, meski negaranya sudah melancarkan serangan bertubi-tubi ke Ukraina, tapi itu belum apa-apa. “Kita bahkan belum memulai apa pun dengan sungguh-sungguh,” ujar Putin dalam pertemuan dengan para pemimpin parlemen pada 8 Juli lalu.
Putin menuduh sekutu Barat memicu permusuhan, menuduh bahwa Barat ingin melawan Rusia sampai Ukraina habis. "Ini adalah tragedi bagi rakyat Ukraina, tetapi sepertinya menuju ke arah itu," katanya.
Menurut Putin, Rusia tetap siap untuk melakukan pembicaraan untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina. "Mereka (Ukraina) yang menolak untuk melakukannya harus tahu bahwa semakin lama itu berlangsung, semakin sulit bagi mereka untuk membuat kesepakatan dengan kami," ujarnya.
"Kami mendengar bahwa mereka ingin mengalahkan kami di medan perang. Biarkan mereka mencoba," kata Putin menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika