REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- China mengatakan ingin Dewan Keamanan PBB melakukan embargo senjata pada geng-geng kriminal di Haiti. Hal ini disampaikan ketika lembaga 15 negara anggota itu sedang menegosiasikan resolusi memperpanjang misi politik PBB di Haiti.
Dewan akan menggelar pemungutan suara pada Jumat (15/7/2022) ini ketika mandat misi PBB di negara Karibia itu sudah habis. Tapi China yang didukung Rusia mempermasalahkan resolusi yang disusun Amerika Serikat (AS) dan Meksiko.
"Situasi di Haiti tidak bisa lebih buruk," kata juru bicara misi China untuk PBB di New York.
"Embargo senjata pada geng kriminal merupakan langkah minimal yang dapat dewan lakukan," kata juru bicara itu. Ia menambahkan langkah yang kurang dari itu "tidak hanya mengecewakan rakyat Haiti, tapi juga artinya Dewan kehilangan kesempatan".
Kekerasan geng kriminal di Haiti melonjak tajam sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise yang mengakibatkan kevakuman politik yang dimanfaatkan kelompok-kelompok penjahat untuk memperluas daerah kekuasaannya.
Teks awal resolusi Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinan pada penyelundupan dan kepemilikan senjata ilegal dan meminta misi PBB yang bekerja untuk Kantor Kejahatan dan Narkoba PBB membantu pihak berwenang Haiti "dalam memerangi aliran keuangan serta penyelundupan dan pemilikan senjata ilegal dan materi yang berkaitan."
Para diplomat mengatakan AS dan Meksiko berencana menyebarkan teks resolusi yang sudah direvisi. Butuh sembilan suara agar resolusi diloloskan dan tidak ada veto dari China, Rusia, AS, Prancis atau Inggris untuk bisa diadopsi.
Seorang diplomat Dewan Keamanan PBB yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan masih banyak yang perlu dikerjakan sebelum dewan dapat mempertimbangkan memberlakukan embargo senjata.
"Bila kami ingin bergerak ke arah itu, kami perlu melakukan dengan benar, anda perlu memiliki pemahaman yang jernih pada apa yang ingin kami capai," kata diplomat itu.
Ia mencatat Dewan Keamanan PBB juga ingin tahu siapa target pastinya. Misi politik PBB di Haiti bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat stabilitas politik dan pemerintahan yang baik, perlindungan hak asasi manusia dan reformasi peradilan dan membantu menggelar pemilihan yang adil dan bebas.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta dewan untuk memperpanjang misi itu selama 12 bulan. Rancangan awal resolusi yang diajukan Meksiko dan AS memperpanjang misi itu selama 15 bulan. Cina mengatakan tidak mendukung usulan 15 bulan.
Dalam laporan Dewan Keamanan bulan lalu Guterres mengatakan "tampak tidak mungkin" menggelar pemilihan di Haiti pada akhir tahun ini. Misi Cina untuk PBB mengatakan Beijing juga akan ingin dewan mendorong Haiti untuk menyepakati rencana transisi politik dalam enam bulan.
Pasukan perdamaian PBB dikerahkan ke Haiti pada tahun 2004 lalu setelah pemberontakan mengusir presiden saat itu Bertrand Aristide. Pasukan perdamaian angkat kaki pada tahun 2017 dan digantikan polisi PBB yang pergi pada tahun 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika